Batu Bara Mencari Pemimpin Leader Bukan Pemimpin Dealer

BATU  BARA MENCARI PEMIMPIN LEADER BUKAN PEMIMPIN DEALER.

Oleh:Irwansyah Nasution

BATU BARA - Perisainusantara.com 

Pilkada Batu Bara sekalipun tujuan akhirnya mencari pemimpin(Leader) namun kerap kali yang muncul pemimpin Dealer(pedagang) pemimpin leader itu artinya jabatan kepala daerah tak  lain karena amanah, 

Tingginya nilai moral kepribadian kepemimpinan yang mengutamakan etika sebagai alat untuk mengukur keberhasilan bekerja untuk masyarakatnya dalam memimpin tidak tukar tambah barang dan jasa sebagaimana tipe pemimpin dealer (berdagang dalam kepemimpinannya).

Pernyataan ini perlu kita hembuskan ditengah ramainya bursa calon Bupati Batu Bara 2024 sebagai refleksi bersama dalam melaksanakan pemimpin berkualitas. 

Kepemimpinan Daerah sering terjebak dengan perilaku menguntungkan diri dan kelompoknya abai dalam melayani masyarakat yang lemah secara struktur ekonomi hampir di semua strata sosial saat ini akibat krisis yang berkepanjangan semua lapisan masyarakat Batu Bara,akibatnya harapan dan pada kepala daerah pupus dan tidak dipercaya lagi.

Kasus PPPK yang menghebohkan itu berujung pidana merupakan konsekuensi pemimpin yang berdagang jabatan tak lain dampak nyata yang harus kita renung ulang betapa bahayanya tipe pemimpin Dealer itu bagi semua nya.

Apakah ... kita tidakmengambil pelajaran penting dari semua yang berlaku selama ini?.

Memang tidak sepatutnya kita tuduhkan ini merupakan tanggung jawab pemimpin saja terutama kepala daerah yang terjebak dengan panasnya jabatan Bupati itu,

Terlihat hebatnya pengaruh jabatan yang akhirnya menjerumuskan dirinya, juga masyarakat kebanyakan akibat menyalah gunakan jabatan terlena dengan pasilitas jabatan dan kewenangan yang begitu besar dalam puncak struktur birokrasi 

Jika tidak ada jiwa kepemimpinan yang kuat tahan godaan kekuasaan yang besar alamat terhempas dalam kenistaan dan memalukan sekaligus mengorbankan kepentingan semuanya.

Dalam situasi itu apa langkah yang mesti kita lakukan terutama dalam menghadapi pilkada 2024 ini ?.

Hukum , peraturan dan UU pun kadang-kadang bukannya  sebagai solusi mencegah , malah memperumit persoalan  pemerintahan, semua  peraturan masih penuh celah untuk melakukan penyimpangan bukannya mempersempit peluang ,

Sehingga seorang mantan ketua MK dan Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan sebaiknya stop membuat undang-undang dan hukum (moratorium).

Mengapa...  seperti seorang Mahfud terlihat begitu frustasi tak lain karena aturan yang di buat tidak dilandasi spritual kepemimpinan bermoral melainkan hanya untuk menciptakan aturan kepentingan oknum semata,

Mungkin karena kejar target dan kejar tayang sehingga aturan terlihat lemah dan keropos dalam pelaksanaan implementasi di lapangan.

Pemimpin Dealer lahir dari situasi masyarakat yang dalam memilih pemimpin bertransaksi biaya tinggi alias money politik ini merupakan salah satu sebab dari banyak sebab lainnya dalam arena pilkada .

Pemimpin yang tiba kerena transaksi setelah mengeluarkan uang begitu banyak demi mencapai jabatan akhirnya berpikiran pendek untuk mengembalikan pengeluarannya di pilkada bahkan hutang hutang politik yang begitu besar ,

Satu - satunya cara untuk mengembalikan semuanya tak lain dengan jalan menggunakan kekuasaan untuk menguntungkan diri dan kelompoknya saja.

Jadi pemimpin Dealer hanya akan menciptakan masalah satu ke masalah lainnya.

Arena pilkada Batu Bara kali ini seharusnya di jadikan momentum perubahan cara pandang kita untuk memilih pemimpin Batu Bara di 2024 ini ,

Dalam filosopi Jawa, persoalan bibit, bebet,maupun bobot calon pemimpin Batu Bara haruslah jadi pertimbangan kita ,

Tidak perlu terburu dan emosi apalagi fanatik buta dalam memberikan dukungan pada calon Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara nanti yang diperlukan ke hati hatian kita serta menguji seberapa banyak track record positif yang telah di perbuatanya, baik secara pribadi nya maupun keluarganya dalam lingkungan kehidupan masyarakat Batu Bara,

Karena kita memilih pemimpin bukan untuk di perdagangkan tapi menjadi suri tauladan.

BATU BARA ,Selasa,7 Mei 2024

Pengamat Sosial Politik Dan Kebijakan Publik LKPI.

Share: