KNPI Batu Bara Kritik Pemuda yang Tuduh KPU Tidak Netral
BATU BARA - Perisainusantara.com
Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Batu Bara melalui Ahmad Fatih Sultan menyesalkan pernyataan salah satu pemuda, Nazli Aulia, yang menuding ketua KPU Batu Bara tidak netral dan berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada 2024.
Sultan menilai tudingan tersebut menunjukkan ketidakpahaman terhadap prosedur hukum dan mekanisme kerja KPU.
Sultan menegaskan bahwa KPU adalah lembaga yang bekerja secara kolektif kolegial, di mana setiap keputusan diambil melalui musyawarah lima komisioner dalam rapat pleno.
"KPU tidak bisa membuat keputusan secara sepihak. Jika ada pelanggaran, laporkan saja kepada instansi terkait seperti Bawaslu atau DKPP, bukan membangun opini yang menyesatkan dan merugikan sosial politik kita," tegas Sultan.
Menanggapi tuduhan konflik kepentingan terkait dugaan keberpihakan Ketua KPU, Erwin, terhadap salah satu pasangan calon karena hubungan keluarga, Sultan menjelaskan bahwa hak pilih Erwin sebagai warga negara tetap dilindungi oleh undang-undang.
"Bukan berarti karena dia ketua KPU, dia lantas tidak bisa menggunakan hak pilihnya, ada aturan yang mengatur hal itu," tambah Sultan.
Sambil tersenyum, Sultan menyampaikan bahwa masyarakat Batu Bara seharusnya tidak perlu bersikap terlalu dilema dalam menyikapi Pilkada.
"Ini masih Pilkada Kabupaten, bukan Pilpres. Jangan membuat suasana seolah-olah sangat tegang. Kita ini semua bersaudara, wilayah kita kecil. Hari ini mungkin kita berbeda pendapat, besok bisa saja kita ngopi bersama lagi," ujarnya dengan nada bersahabat.
Menurut Sultan, di bawah kepemimpinan Ketua KPU Erwin, penyelenggaraan Pilkada di Batu Bara sudah berlangsung secara profesional.
Mulai dari penerimaan badan ad hoc, penetapan bakal calon Bupati, hingga persiapan data pemilih, semua berjalan sesuai prosedur. Bahkan, KPU baru saja menggelar acara jalan sehat yang bertujuan untuk mempromosikan Pilkada yang sehat. "Jika jiwa kita sehat, cara kita berpolitik pun akan lebih baik dan rasional," ungkapnya.
Sultan juga menyoroti pentingnya hak konstitusional setiap warga negara, yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, baik hak untuk memilih maupun dipilih.
Ia menekankan bahwa tidak ada yang bisa melarang seseorang, bahkan jika yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga dengan calon.
Terkait tuduhan yang dilayangkan oleh Nazli Aulia, Sultan menyarankan agar bukti-bukti konkret dikumpulkan dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang, bukan malah menggiring opini yang tidak mendidik masyarakat.
"Kami khawatir pernyataan Nazli ini bermotif politis karena terafiliasi dengan salah satu paslon, yang mungkin sengaja dimunculkan menjelang Pilkada," tambahnya.
Sultan menghimbau semua pasangan calon untuk menjaga sikap dan memberikan contoh yang baik selama masa kontestasi Pilkada 2024.
Karena pada akhirnya, salah satu dari mereka akan memimpin Batu Bara selama lima tahun ke depan.
Sangat disayangkan jika kemenangan diraih dengan cara-cara yang tidak baik, mengingat masyarakat Melayu dikenal suka bermusyawarah dan bersepakat dalam kebaikan, pungkasnya mengakhiri.
(wellas)
