-->
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0EAIKwCOewMUoWNW47WuQuK72ih6QOPHJMRnpU7DCntRrpBQYD0o5Au6P11bCxnpJNDyOsxBp3IdFHzFFSPAhWzvyrKdEvmE6apWlbXqIYFWABnyl7NEMlrMlUwM4NCgpGmaNl5NRvf2UlfxXkv1HMk7-eaoiksbqMkaflEi0HsdjsFR5l1RhIhyphenhyphenOdiE/s16000/05e2cdf2-5f47-4771-880d-c7f1667e3450.jpeg
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label nasional. Tampilkan semua postingan

Tingkatkan Standar Pelayanan Pekerja, INALUM Luncurkan Bus Baru untuk Pegawai

Kuala Tanjung, perisainusantara.com | INALUM melaksanakan Pelepasan Perdana Bus Baru sebagai wujud komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas sarana transportasi bagi para pekerja. 

Sebagai bentuk komitmen Inalum dalam meningkatkan kualitas sarana transportasi karyawannya.

Melalui armada baru ini, INALUM menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi para karyawan Inalum. Kuala Tanjung, 02/02/2026.

Inalum Tingkatkan Kenyamanan bagi Karyawan maupun driver Bus, dengan hadirnya Bus baru ini pastinya  menjadi semangat baru pula dalam bekerja. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan mendukung aktivitas harian karyawan.

Sebanyak 33 unit bus baru suap dioperasikan untuk melayani operasional di lokasi kerja INALUM Smelter Plant (ISP) dan INALUM Power Plant (IPP). Melalui armada baru ini, INALUM berkomitmen menghadirkan perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi para pekerja.

Dalam pelepasan bus baru ini dilepas langsung oleh Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) adalah Melati Sarnita. Kegiatan pelepasan Bus baru Inalum berjalan lancar.

(Red)

Share:

Inalum dan PT. Pelabuhan Tanjung Priok bertukar perspektif terkait standar penanganan kargo yang aman dan efektif


Kuala Tanjung, perisainusantara.com |Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bukan sekadar prosedur, penerapannya di lapangan adalah fondasi efisiensi. Inalum Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan menjadi fondasi penting dalam menciptakan efisiensi operasional, sehingga mendorong PT Pelabuhan Tanjung Priok untuk bertukar perspektif terkait standar penanganan kargo yang aman dan efektif. Batu Bara, 09/02/2026.

Kunjungan benchmarking strategis ini bertujuan mengoptimalkan layanan kargo di Terminal Kijing guna mendukung hilirisasi aluminium nasional.

“Fokus inilah yang membawa rekan-rekan dari PT Pelabuhan Tanjung Priok hadir untuk bertukar perspektif mengenai standar penanganan kargo yang aman dan efektif,” Kunjungan benchmarking strategis ini bertujuan mengoptimalkan layanan kargo di Terminal Kijing guna mendukung hilirisasi aluminium nasional. Ujar Direktur Operasional PT Inalum Ivan Emirsyam saat kunjungan PT. Pelabuhan Tanjung Priok.

Memastikan setiap ton kargo alumina tertangani dengan tepat memerlukan pengamatan mendalam. Mulai dari mekanisasi peralatan hingga efektivitas alur operasional, setiap detail di lapangan berperan penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok industri.

Kolaborasi ini menjadi wujud nyata penyelarasan standar operasional pelabuhan, khususnya penanganan kargo alumina yang efektif dan berkelanjutan. 

(Red.)

Share:

INALUM Perkuat Hilirisasi Aluminium Nasional melalui Pengembangan Terintegrasi Bauksit–Alumina–Aluminium di Mempawah

Jakarta, perisainusantara.com |PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) secara resmi melakukan groundbreaking Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium pada 6 Februari 2026 di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek ini menandai langkah strategis INALUM bersama Grup MIND ID dalam mendukung kebijakan hilirisasi mineral nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta sejalan dengan arah kebijakan Asta Cita Presiden Prabowo yang menempatkan hilirisasi sebagai pilar utama penguatan industri nasional. Jakarta, 10 Februari 2026

Direktur Utama INALUM, Melati Sarnita, menyebut bahwa hilirisasi ini akan membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam komoditas strategis, khususnya aluminium. Ia berharap swasembada aluminium pada tahun 2030 dapat tercapai.

“Hilirisasi bauksit menjadi aluminium merupakan agenda strategis nasional untuk memperkuat kemandirian sektor industri Indonesia. Percepatan pembangunan smelter dan refinery menjadi upaya untuk menekan ketergantungan impor, meningkatkan daya saing, serta membangun rantai pasok aluminium yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yang memberikan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia,” ujar Melati.

Fasilitas Pengolahan dan Pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini terdiri dari Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 2 dan Smelter Aluminium. Dibangun di area yang sama dengan SGAR Fase 1 yang berkapasitas 1 juta ton alumina per tahun, SGAR Fase 2 yang juga dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia, anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun.

Dengan demikian, kapasitas produksi alumina domestik akan meningkat menjadi 2 juta ton per tahun, dengan penyerapan bijih bauksit sebesar 6 juta ton per tahun yang dipasok dari seluruh area Izin Usaha Pertambangan PT Aneka Tambang Tbk di Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Sementara itu, pasokan listrik untuk Smelter Aluminium kedua akan diperoleh dari PT Bukit Asam Tbk.

Pembangunan Smelter Aluminium Mempawah nantinya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 600.000 ton per tahun, dengan seluruh produksinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan aluminium domestik. Dengan menggabungkan produksi aluminium dari Smelter INALUM di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, total kapasitas produksi aluminium INALUM akan mencapai sekitar 900 ribu ton per tahun.

Pembangunan dan pengoperasian Fasilitas Pengolahan dan Peleburan Aluminium Terpadu ini merupakan bagian dari Program Strategis Nasional, dengan total nilai investasi sebesar Rp104,55 triliun atau setara dengan USD 6,23 miliar. Proyek ini berperan strategis dalam memperkuat ketahanan pasokan bahan baku industri aluminium nasional, mengurangi ketergantungan impor, serta meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai pasok aluminium global.

Tak hanya itu, dampak berganda (multiplier effect) dari proyek ini diharapkan dapat meningkatkan output ekonomi domestik secara signifikan. Diperkirakan akan terjadi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar Rp71,8 triliun per tahun serta peningkatan penerimaan negara hingga sekitar Rp6,6 triliun per tahun. Selain itu, fasilitas terpadu ini juga berpotensi menyerap sekitar 65.000 tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari tahap konstruksi hingga operasional serta sektor pendukung.

Groundbreaking fasilitas bauksit–alumina–aluminium di Mempawah ini menegaskan komitmen INALUM dan Grup MIND ID dalam mengakselerasi hilirisasi mineral nasional secara berkelanjutan. Melalui sinergi antar korporasi dalam negeri, dukungan kebijakan pemerintah, serta penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, INALUM optimistis pembangunan ekosistem aluminium nasional yang mandiri, berdaya saing global, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia dapat terwujud secara nyata dalam jangka panjang.

(red)

Share:

Lolos Fit and Proper Test, Dedi Hardianto Ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan

JAKARTA - Perisainusantara.com | Dedi Hardianto, seorang tokoh dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), resmi lulus dalam uji kelayakan dan kepatutan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan. Uji ini diselenggarakan oleh Komisi IX DPR RI dan berlangsung di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta.

Pada hari Rabu, 4 Februari 2026, Komisi IX mengumumkan bahwa Dedi Hardianto bersama Ujang Romli terpilih sebagai perwakilan dari unsur pekerja. Pengumuman tersebut menjadi bagian dari hasil seleksi untuk calon anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan mulai 2 Februari 2026.

Komisi IX sebelumnya telah menerima daftar kandidat dari Presiden, yang terdiri dari masing-masing 10 calon untuk Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dari berbagai unsur, termasuk pekerja, pemberi kerja, serta tokoh masyarakat. Berdasarkan seleksi tersebut, lima anggota Dewan Pengawas untuk BPJS Ketenagakerjaan kemudian diputuskan, mencakup dua perwakilan pekerja, dua dari pemberi kerja, dan satu dari kalangan tokoh masyarakat.

Berikut adalah susunan lengkap Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang akan menjabat untuk periode 2026-2031: 

1.Dedi Hardianto (Unsur Pekerja) 

2. Ujang Romli (Unsur Pekerja) 

3. Sumarjono Saragih (Unsur Pemberi Kerja) 

4. Abdurrackhman Lahabato (Unsur Pemberi Kerja) 

5. Alif Noeriyanto Rahman (Unsur Tokoh Masyarakat). 

(Kata Buruh)



Share:

Menanti Penetapan Awal Ramadhan Tahun 2025 M-1446 H

Perisainusantara.com |Bulan suci Ramadhan Tahun 2025 Masehi- 1446 Hijriah akan segera tiba, umat Islam di Indonesia sedang menunggu kepastian awal puasa ramadhan 1446 Hijriah. Penetapan awal Ramadhan biasanya dilakukan melalui Sidang Isbat oleh pemerintah, sedangkan  Muhammadiyah saat ini telah lebih awal mengumumkan jadwal Ramadhan berdasarkan metode hisab.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1446 Hijriah jatuh pada hari  Sabtu, 01 Maret 2025. Keputusan ini menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang menghitung posisi bulan untuk memastikan awal bulan baru. Dengan metode ini, Muhammadiyah telah menentukan tanggal awal puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah jauh sebelumnya dan Hari Raya  Idul Fitri diperkirakan jatuh pada Hari Senin, 31 Maret 2025.

Sementara itu penentuan dari  Pemerintah Melalui Sidang Isbat pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang akan menggelar Sidang Isbat pada tanggal 28 Februari 2025 untuk menetapkan awal Ramadhan. Sidang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk MUI, BMKG, ahli falak, dan ormas Islam. Keputusan ini diambil berdasarkan pengamatan hilal atau rukyatul hilal yang dilakukan di berbagai titik di Indonesia.

Jika hilal terlihat pada tanggal 28 Februari 2025, maka pemerintah kemungkinan besar akan menetapkan 1 Ramadhan pada tanggal 01 Maret 2025, ini berarti sama dengan keputusan Muhammadiyah.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab atau perhitungan astronomi, sementara pemerintah menggunakan rukyatul hilal atau pengamatan langsung bulan sabit. Walaupun metode berbeda, tetapi tujuan keduanya tetap sama yaitu memberikan kepastian kepada umat Islam mengenai awal bulan suci Ramadhan.

Dengan adanya kepastian tanggal dari Muhammadiyah, umat Islam yang mengikuti metode ini dapat mulai bersiap lebih awal, baik dari segi ibadah maupun kebutuhan sehari-hari. Bagi yang menunggu keputusan dari pemerintah, pengumuman resmi setelah Sidang Isbat akan memberikan kepastian dalam merencanakan sahur, tarawih, dan amalan Ramadhan lainnya.

Meskipun terkadang terjadi perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan, yang terpenting adalah kesiapan umat Islam dalam menyambut bulan penuh berkah ini dengan meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadhan.

( PN )

Share:

PKS RESMI DUKUNG ANIES BASWEDAN DAN MUHAIMIN IDKANDAR

 

Jakarta, Perisainusantara.com

Berdasarkan Hasil Musyawarah Majelis Syuro ke-9, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang diumumkan hari ini, Jumat (15/9).

Usai rapat majelis syuro di kantor DPP PKS selama 3 jam, Keputusan mendukung pasangan anies-muhaimin diumumkan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ada 7 poin yang dihasilkan dalam rapat majelis syuro tersebut, dimana lima di antaranya adalah terkait dukungan capres dan cawapres PKS, dan dua sisanya terkait kasus perebutan lahan antara warga dan pemerintah untuk proyek strategis nasional di Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

7 poin hasil Musyawarah Majelis Syuro (MMS) IX PKS tersebut adalah:

1. Memperkuat keputusan Musyawarah Majelis Syura (MMS) VIII yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024.

2. Memutuskan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Bapak Anies Rasyid Baswedan pada pemilihan Presiden tahun 2024.

3. Menyetujui dan menetapkan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar yang selanjutnya pasangan tersebut disingkat dengan (AMIN) sebagai pasangan Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang secara resmi diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera pada Pilpres tahun 2024.

4. Berdasarkan pencalonan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, PKS optimis dapat mengokohkan kemenangan yang didasari semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah (kebangsaan), dan ukhuwah insaniyah (kemanusiaan).

5. Menginstruksikan kepada seluruh pengurus, anggota, dan keluarga besar PKS untuk totalitas bekerja keras memenangkan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan dan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) sebagai Bakal Calon Presiden dan Bakal Calon Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pilpres tahun 2024.

6. Menugaskan DPP PKS untuk melakukan langkah-langkah advokasi terhadap permasalahan yang menimpa masyarakat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

7. Mengajak kepada keluarga besar PKS dan masyarakat Indonesia untuk memperbanyak doa bagi keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rilis: Redaksi

Share:

Kapal Feri KMP Royce Terbakar saat Berlayar dari Merak Menuju Bakauheni

 

Jakarta, Perisainusantara.com |Kapal Feri KMP Royce 1 milik PT. DlB terbakar pada Sabtu (6/5/2023), pukul 15.08 WIB. Kapal tersebut terbakar saat berlayar dari Pelabuhan Merak, Banten, menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Dugaan sementara, bus di dalam KMP Royce menjadi penyebab terbakarnya kapal sarat penumpang itu di dekat Pulau Tempurung, perairan Selat Sunda.

Kapal sedang berlayar dengan membawa penumpang dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni. Namun di tengah perjalanan terjadi kebakaran sehingga membuat panik penumpang hingga Anak Buah Kapal (ABK).

"Bus di dalam kapal mengalami kebakaran," kata Adil Triyanto, Kepala Kantor SAR Banten, dalam keterangan resminya, Sabtu (06/05/2023).

Basarnas Banten mendapatkan informasi adanya kapal terbakar sekitar pukul 15.08 wib. Kemudian Unit Siaga SAR Merak bersama potensi SAR lainnya segera melakukan pertolongan.

Nelayan yang berada di dekat kapal terbakar terlebih dulu ikut membantu proses evakuasi penumpang dari dalam kapal.

Proses evakuasi di lakukan tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI AL Banten, Polairud Banten, KPLP Banten, BPTD, ASDP Merak, PMI dan nelayan setempat, terangnya.

Proses evakuasi telah selesai dilakukan sekitar pukul 17.30 wib, saat ini masih dilakukan pendataan penumpang dan penanganan lainnya oleh Basarnas dan institusi lainnya.

"Untuk jumlah korban selamat masih dalam pendataan petugas," jelasnya. (***)

Share:

Bersatunya Bukti Hisab dan Ru'yat Dalam Menentukan Tanggal 1 Syawal 2023

 


Batu bara, Perisainusantara.com

Akan terjadi konjungsi nanti pada tanggal 20 April 2023 sekitar jam 11.15 wib, istimewanya konjungsi terjadi secara khusus dimana titik pusatnya *Matahari-Bulan-Bumi*  berada dalam satu garis lurus  peristiwa ini disebut dengan gerhana matahari, dimana sinar matahari akan terhalang dengan posisi bulan.

Semua peristiwa tersebut didapat dari cara perhitungan/hisab.

Maka hari ini kamis 20 April 2023, sebagian bumi pada siang hari akan mengalami gelap karena peristiwa gerhana matahari.

Peristiwa ini terjadi +- 6 jam sebelum matahari terbenam.

Dengan demikian sudah sesuai  bahwa tgl 1 Syawal jatuh pada jum'at 21 April 2023. Dikarekan saat terjadinya konjungsi/gerhana matahari, tinggi hilal adalah 0°, dengan demikian pada waktu mahgrib tinggi hilal sudah sekitar 3°.

Bila 1 Syawal ditetapkan tanggal 22 April 2023, maka tinggi hilal sudah 15° dan itu sudah masuk hari ke 2 bulan Syawal.

Yang perlu di ingat adalah larangan berpuasa di tanggal 1 Syawal / di Hari Raya.

Pertanyaannya, masihkah tidak percaya dengan peristiwa Gerhana Matahari yang dapat dilihat dan dirasakan langsung, sebagai bukti petunjuk dari Allah SWT bahwa telah terjadi konjungsi di jam 11.15 tanggal 20 April 2023, dengan demikian pada  waktu matahari terbenam tinggi hilal sudah pasti diatas ufuk sekitar 3 °, terlihat ataupun tidak  terlihat karena bumi bulat dan keterbatasan kemampuan untuk melihatnya, dan masihkah akan merayakan 1 syawal di tanggal 22 April 2023, dengan petunjuk dari Allah SWT sebagaimana disebutkan diatas? 

Anehnya kita ini, berdasarkan hitungan dapat menentukan posisi matahari-bulan-dan bumi secara tepat pada jam yang tepat. Mengapa menentukan awal ramadhan dan syawal kita masi ragu?, Walloohu a'lamu bisshowaabi.


PENULIS: SUHERMAN

Share:

Ir. Timbul Siregar Melakukan Sharing Budaya Kerja Industri Kepada 120 Kepala SMK Se Sumatera


Medan, Perisainusantara.com

Ir. Timbul Siregar sebagai pembicara yang di undang dari Auto 2000 medan dengan jabatan After Sales Service Head Astra International menyempatkan waktunya untuk melakukan "sharing budaya kerja industri" Kepada 120 kepala SMK sesumatra, bertempat di aula BBPPMPV BBL Medan, Jumat 17 maret 2023.

Ir. Timbul Siregar memaparkan 3 materi penting, mulai dari profil Auto 2000, budaya kerja Industri Auto 2000, dan bagaimana cara berinovasi yang baik. 

"Budaya kerja Industri di Auto 2000 itu Focus On Customer, Integrity, Strive For Excellence, Respect For Others, Team Work semua itu biasa disingkat menjadi FIRST". Lanjut timbul siregar. 


Ditengah pemaparan materi Timbul Siregar mengenalkan salah seorang kepala SMK yang hadir sebagai peserta, "Sulistio, S.Pd adalah kepala SMK Negeri 1 Air Putih sebagai seorang role model yang mampu menjadikan mitra Industri serta budaya kerjanya sebagai tools untuk menggerakkan semua lini di sekolah yang dipimpinnya".


Selanjutnya Sulistio, S.Pd memberikan praktik baik sebagai best practice yang pernah dilakukannya dalam menjalin mitra dengan Industri hingga membawa prestasi ke tingkat nasional dan internasional, sehingga menghasilkan lulusan yang banyak terserap di perusahaan nasional. 


Penulis: M. Yusri

Share:

Menghadiri Kegiatan Technology Innovation Seminar (TIS) Di PT. Inalum, Guru SMK Negeri 1 Air Putih Disambut Oleh Alumninya


Batu Bara, Perisainusantara.com|- Guru SMK Negeri 1 Air Putih yang terdiri dari Sulistio, S.Pd (Kepala Sekolah), Hendra Robertho Siregar, S.Kom (Wakasek Bid. Hubungan Industri), Sapta Andika, ST (Kaprog TKJ), Monika MM. Tampubolon, S.Pd (Kaprog KI), Lasma Fitriwanti, S.Kom (Kaprog RPL) menghadiri Kegiatan Technology Inovation Seminar (TIS) yang diadakan PT. Inalum (Persero) di Gedung Baru PT.Inalum di Kuala Tanjung. Kamis, 27 Oktober 2022.


Kegiatan TIS ini sangat bagus dan dapat menginspirasi banyak pihak baik pihak karyawan  PT.Inalum maupun SMK Negeri 1 Air Putih untuk menumbuhkan semangat inovatif pada diri peserta didik sehingga mampu menciptakan inovator-inovator baru dimasa mendatang.

Pada kesempatan ini Guru SMK Negeri 1 Air Putih disambut baik oleh alumninya yang telah yang bekerja di PT.Inalum Persero.


M. Firman Herlambang sebagai salah satu alumni yang bekerja di PT. Inalum menuturkan bahwa ada sekitar 30 orang lebih alumni SMK Negeri 1 Air Putih yang telah bekerja di PT. Inalum Persero.

Dikesempatan dan waktu yang terbatas, alumni yang bekerja di PT. Inalum masih disempatkan berkumpul untuk melepas kangen terhadap gurunya, mereka menuturkan bahwa para alumni sangat bangga pernah sekolah di SMK Negeri 1 Air Putih.

Muncul gagasan akan membentuk Ikatan Alumni SMK Negeri 1 Air Putih (IKA-SMKN1AP) dimana dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan yang bertujuan untuk membicarakan  hal tersebut dengan serius.

Kepala SMK Negeri 1 Air Putih Sulistio, S.Pd dan guru lainnya yang hadir di kesempatan tersebut menyambut baik rencana pembentukan IKA-SMKN1AP tersebut, semoga IKA-SMKN1AP nantinya dapat membawa manfaat bagi semua alumni.

Penulis: Yusri Bajang

Share:

Menpan RB Berencana Batalkan Kebijakan Penghapusan Tenaga Honorer di Tahun 2023

 

Jakarta, Perisainusantara.com|-

Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)  memberi sinyal untuk membatalkan kebijakan penghapusan tenaga  honorer pada oktober tahun 2023.

Mempan-RB mengatakan bahwa kemungkinan akan ada kebijakan perubahan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer sebelumnya. Hal itu terjadi dikarenakan menguatnya penolakan dari pemerintah daerah. Anas juga saat ini sedang berusaha mencari solusi jalan tengah mengenai hal tersebut. 

Beliau menuturkan, ada beberapa opsi solusi yang sedang dirumaskan. Salah satu opsi tersebut adalah kepala daerah diperbolehkan merekrut honorer sampai jabatannya habis. Namun, dia berkata solusi tersebut belum diputuskan dan masih harus dibahas.


Azwar mengungkapkan kebijakan penghapusan honorer pada tahun 2023 banyak ditentang kepala daerah karena kepala daerah merasa keleluasaan mereka terkunci, dan tidak lagi bisa merekrut tenaga honorer baru.

Selain itu kata Azwar, para kepala daerah itu juga punya janji kerja dan politik kepada pemilihnya. Azwar menilai jika kebijakan ini dipaksakan, maka kepala daerah akan tetap merekrut tenaga honorer dengan cara 'kucing-kucingan'.

Azwar mengaku hal seperti itu pernah dialaminya sendiri saat masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi 2010-2021. Saat itu, Azwar membuat kebijakan melarang anak buahnya merekrut tenaga honorer baru.

Dalam kenyataannya anggotanya masih melakukan rekrutmen honorer. Fakta itu diketahui dari jumlah anggaran yang melebihi pagu. Azwar menyediakan pagu gaji Rp 25 miliar untuk honorer yang sudah ada, dan yang dikeluarkan untuk gaji honorer melebihi pagi yang disiapkan. 

Oleh karena itu, Azwar akan mencarikan solusi jalan tengah terkait penghapusan keberadaan tenaga honorer ini. Menurutnya, jalan tengah dinilai akan lebih efektif dan bijaksana. 

"Untuk apa kita membuat kabijakan atau pagar pembatas tinggi-tinggi, kalau ternyata pagar itu akhirnya diloncati juga," ujarnya.


Terkait rencana ini dikarenakan Menpan-RB sebelumnya Tjahjo Kumolo mengeluarkan kebijakan akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Hal itu tertuang dalam surat edaran nomor B/185/M.SM.02.03/2022, yang diteken Tjahjo pada 31 Mei 2022.


Penulis: Yusri Bajang

Share:

Ikut Dalam Perumusan RSNI, Bentuk Komitmen Kamiparho Seriusi Isu K3

FSB KAMIPARHO -Jakarta, Perisainusantara.com |Kemnaker dalam hal ini Direktorat Bina Pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, belum lama ini mengadakan kegiatan Penyusunan Draft/Konsep RSNI Bidang Higiene Perusahaan dan Bahan Berbahaya (Pengujian Faktor Biologi di Tempat Kerja) atau yang disebut Konsensus Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Pengujian Faktor Biologi di Udara Tempat Kerja. Agenda ini diselenggarakan di Kawasan Jakarta Pusat pada, Senin (15/08/2022).

Sulistri Sekjen FSB Kamiparho-KSBSI yang juga sebagai anggota Komite Teknis Perumusan SNI mengatakan bahwa, “Kegiatan ini ada kaitannya dengan keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Bahwa Saat ini serikat buruh sudah mulai fokus di isu kesehatan dan memandang isu K3 sebagai salah satu prioritas selain upah dan isu normatif lainnya.”

“Keterlibatan pengurus serikat buruh dalam agenda RSNI ini merupakan bukti nyata, bukti keseriusan serikat buruh dalam konsen terhadap isu kesehatan bagi pekerja. Dan keterlibatan serikat buruh di penyusunan SNI ini, merupakan efeck dari kegiatan-kegiatan serikat buruh yang selama ini konsen terhadapa K3, termasuk kegiatan yang baru baru ini, tentang kertas posisi K3 yang disusun oleh Komite Bersama Serikat Pekerja / Serikat Buruh tentang K3.” jelasnya.

Seperti diketahui, Penyusunan panduan ini juga melibatkan BSN, dimana Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga pemerintah non-kementerian Indonesia dengan tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian di negara Indonesia.

Tujuan pembentukan RSNI tentang Pengujian Faktor Biologi di Tempat Kerja ini selain sebagai gaiden, juga harapannya bisa menambah pengetahuan awal dalam mencegah adanya gangguan ataupun potensi kecelakaan dan kesehatan pekerja di tempat kerja.

“Selain itu, Panduan RSNI tersebut bisa digunanakan oleh perusahaan dalam mencegah gangguan kesehatan bagi pekerja buruh. panduan ini digunakan untuk area yang kritis dalam kategori bahaya kesehatan.” tutup Sulistri. (RED)





Share:

Sekjen KSBSI Ikut Longmarch Kemputassa Aksi Dari Bandung

KSBSI-JAKARTA, Perisainusantara.com |Aksi besar-besaran Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada 10 Agustus 2022 diramaikan dengan Long March puluhan buruh dari Bandung menuju Jakarta. Aksi longmarch dimulai Sabtu 6 Agustus 2022.

Aksi Longmarch yang dijadwalkan tiba di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2022, sudah memasuki Jakarta pada sore hari ini 9 Agustus 2022.

 

Mereka dijadwalkan akan menginap atau bermalam di Kantor Pusat Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) di Cipinang Muara, Jakarta Timur. KSBSI adalah bagian dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh.

 

Sore hari sekira pukul 6 Sore, Massa terlihat memasuki kawasan cakung Jakarta Timur menuju arah klender.

 

Sekjen KSBSI Dedi Hardianto menjemput langsung massa aksi longmarch saat memasuki Jl. Raya Bekasi, Jakarta Timur. Ia ditemani Koordinator Wilayah KSBSI DKI Jakarta M Hori bersama rombongan IKUT aksi longmarch jalan kaki menuju markas KSBSI.

 

Sebelumnya, Moh. Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyambangi ratusan buruh dari Bandung yang hendak ke Jakarta pada Senin kemarin (8/8/2022).

 

Jumhur Hidayat pun terlihat ikut longmarch saat memasuki wilayah Kabupaten Bekasi. Jumhur menerima rombongan ratusan peserta longmarch buruh pekerja yang sudah dua hari berjalan kaki dari Kota Bandung sejak Sabtu 6 Agustus 2022.

 

Selain Jumhur, aktivis buruh lainnya yang sempat mengikuti longmarch adalah Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos.

 

Nantinya, puluhan buruh yang ikut dalam Longmarch akan bergabung dengan ribuan massa aksi Aliansi Aksi Sejuta Buruh pada tanggal 10 Agustus 2022 di gedung DPR.

 

Sebagai bagian dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh, beberapa hari sebelumnya, Dewan Eksekutif Nasional KSBSI telah menginstruksikan kepada seluruh Federasi afiliasi KSBSI dan Korwil KSBSI Se-Indonesia untuk menggelar aksi nasional menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

KSBSI juga menuntut pemerintah menerbitkan Perppu Penangguhan Perberlakuan Klaster Ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja dan memberlakukan UU N0.13 Tahun 2003 secara utuh. [***]

Share:

Elly Rosita Silaban: Presiden KSBSI, Berharap Kehadiran SEBUMI Mampu Menjawab Persoalan Pekerja Migran

      Elly Rosita Silaban: Presiden KSBSI

KSBSI-JAKARTA, Perisainusantara.com, |Elly Rosita Silaban Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sampai hari ini masih banyak persoalan dan penuh dilema. Bahkan dia menilai, peran negar untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri pun masih dipertanyakan.

Sehingga tak heran, sampai hari ini kasus perdagangan orang (human trafficking) masih marak terjadi. Diantara mereka juga ada yang korban kekerasan serta pelecehan seksual termasuk penipuan” ucapnya dalam acara “Pemaparan Analisa View: www.recruitmenadvisor.org MRA Indonesia, di Hotel Dafam, Cawang Jakarta Timur, Kamis (4/8/2022).

Oleh sebab itu, dia mendorong Serikat Buruh Migran Indonesia (SEBUMI) merupakan afiliasi KSBSI yang baru berdiri bisa hadir menjawab tantangan tersebut. Sebab kata Elly, PMI sangat berjasa dan berperan besar di negara ini. Karena mereka memberikan devisa terbesar nomor 2 di Indonesia.

“Namun mirisnya, mereka yang selama ini dianggap sebagai pahlawan devisa negara, justru masih sering dianaktirikan. Jaminan perlindungan hukum mereka saat bekerja di luar negeri masih banyak diabaikan oleh negara. Seperti yang bekerja di negara wilayah Timur Tengah dan Malaysia,” ungkapnya.

Ia berharap SEBUMI KSBSI bisa menjadi serikat buruh yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak menjadi korban penipuan yang dilakukan sindikat human trafficking. Termasuk, dengan adanya program Migrant Recruitment Advisor (MRA) yang digagas KSBSI bersama ITUC, nantinya bisa bermanfaat.

“Supaya masyarakat luas mengetahui ketika mereka hendak bekerja di luar negeri, bisa tahu negara-negara mana saja yang sangat rentan terhadap kasus perdagangan orang,” jelasnya.

Tegasnya, Elly mengatakan serikat buruhnya sudah teruji memperjuangkan hak buruh. Karena itu, dia meminta SEBUMI KSBSI juga bisa hadir melakukan advokasi kepada PMI saat menghadapi masalah. Lalu menjadikan pemerintah sebagai mitra kerja.

“Namun tetap mendorong pemerintah agar membuat regulasi yang lebih baik dalam memberikan jaminan perlindungan hukum secara pasti saat dari proses pemberangkatan, bekerja dan pulang ke Indonesia,” terangnya. 

Terakhir, dia mengatakan pemerintah memang tidak bisa sendirian memberantas kejahatan sindikat human trafficking dan penipuan yang sering dialami PMI. Peran serikat buruh, aparat kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat bisa saling gotong royong dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Saya berharap besar kehadiran SEBUMI bisa menjawab persoalan PMI,” tandasnya.

Acara tersebut juga diadakan diskusi tentang regulasi PMI dan dihadiri pemateri diantaranya dari perwakilan Direktorat Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri,  Direktorat Bina Perlindungan dan Penempatan PMI, ILO Perwakilan Jakarta, Ira Rahmawati perwakilan ITUC, SBMI, KSPSI, Sarbumusi, Dedi Hardianto Sekjen KSBSI, Bismo Sanyoto Koordinator WSM wilayah Asia. (A1)

Share:

Program Layanan MRC dengan LTSA Untuk Buruh Migran Diresmikan di Kabupaten Blitar

Elly Rosita Silaban Presiden KSBSI

KSBSI-JAWA TIMUR, Perisainusantara.com, |Senin (25/7/2022) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar, Program Safe and Fair ILO-UN Women, Uni Eropa, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Timur meresmikan Pusat Informasi dan Layanan Terpadu Satu Atap yang Responsif Gender (Migrant Worker Resourse Center/MRC) di Pendopo Ronggo Hadi Negoro Kantor Bupati Blitar Jawa Timur. 

Peresmian ini langsung dihadiri 
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Bupati Blitar Rini Syarifah. Sekadar tahu, pengintegrasian MRC dengan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender ini merupakan model percontohan pertama di Indonesia. Sebagai bentuk kerja sama multi-pihak antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi non pemerintah (pusat krisis perempuan) dalam membangun layanan terpadu dan terkoordinasi sesuai mandat Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UUPPMI) No. 18/2017. Dimana bertujuan meningkatkan pelindungan pekerja migran perempuan dan keluarganya di setiap tahapan migrasi, dari kampung halaman hingga kembali lagi. 

MRC ini juga didukung oleh ILO melalui program Safe and Fair: Realizing women migrant workers’ rights and opportunities in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), sebuah program bersama ILO dan UN Women berkolaborasi dengan UNODC. Dengan dukungan Uni Eropa, Program Safe and Fair bertujuan untuk memastikan migrasi yang aman dan adil bagi semua perempuan di ASEAN, termasuk Indonesia. Ida Fauziyah menyampaikan bahwa program percontohan ini merupakan komitmen pemerintah dalam mengoptimalkan fungsi LTSA sesuai mandat Pasal 38 UUPPMI No 18/2017 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 

“Hadirnya layanan non administratif yang responsif gender dan terfokus pada fungsi pelindungan ini diharapkan semakin dapat melindungi para pekerja dan calon pekerja migran beserta keluarganya di Kabupaten Blitar,”ucapnya dalam kata sambutan. Sementara itu, Rini Syarifah Bupati menegaskan pengintegrasian MRC-LTSA yang responsif gender diharapkan dapat layanan perlindungan yang menyeluruh dan responsif gender bagi pekerja migran Indonesia, terutama di desa-desa dalam bentuk, di antaranya, penguatan kapasitas perangkat desa untuk peningkatan tata Kelola desa migran, konsultasi pra-kerja, layanan psiko-sosial konseling, penanganan kasus, layanan bantuan hukum, pelatihan calon pekerja migran dan penyediaan informasi otoritatif. 

Kabupaten Blitar bangga menjadi bagian dari program percontohan yang mengintegrasikan dua lembaga menjadi satu keterpaduan dan menjadi sinergi yang kolaboratif antara pemerintah, serikat pekerja dan organisasi perempuan. Ini akan semakin memperkuat perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia yang berperan besar dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujar Bupati Rini. 
Rini Syarifah Bupati Kabupaten Blitar
Hal yang sama juga ditegaskan Deepa Bharathi, Kepala Penasihat Teknis dari program Safe and Fair mengatakan “MRC-LTSA yang responsif gender akan memastikan informasi dan layanan yang diberikan kepada perempuan pekerja migran relevan dan merespons kebutuhan mereka. ILO senang menjadi bagian dari pengembangan MOU/Komitmen Bersama dan pembentukan MRC di Indonesia. 

Hari ini di Blitar, kami menyerukan kepada semua pemangku kepentingan terkait untuk berkerjasama untuk memastikan perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak perempuan dan laki-laki pekerja migran Indonesia di Indonesia dan luar negeri.” kata Deepa. Duta Besar Uni Eropa, Vincent Piket menyampaikan"Agar para perempuan pekerja migran dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan masyarakat, adalah sangat penting untuk melindungi keamanan, keselamatan, dan hak-hak mereka. 

Melindungi hak-hak pekerja migran mulai dari sebelum berangkat, keberangkatan, transit, masa bekerja dan ketika kembali ke Indonesia menjadi krusial. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya kolaborasi yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Uni Eropa sangat senang bisa membantu kemitraan multi-pihak dalam pembentukan Migrant Workers Resource Centre (MRC) di Blitar dan di kabupaten lain di Indonesia." Presiden Konfederasi KSBSI yang juga menjadi ketua Labour 20 (L20) dari G20 Indonesia, Elly Rosita Silaban, menyambut baik kerja sama dan kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa pelibatan pemerintah desa dan peningkatan peran desa merupakan sebuah kebijakan yang dapat memutus mata rantai perdagangan orang dan mengatasi kasus-kasus lainnya. “Selain itu untuk perlindungan di negara tujuan, kami pun telah menjalin kerja sama dengan berbagai serikat pekerja di negara tujuan untuk melindungi dan mengadvokasi hak-hak pekerja migran,” ungkap Elly. 

Kabupaten Blitar termasuk salah satu wilayah pengirim pekerja migran yang tergolong tinggi. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Blitar menyebutkan kabupaten ini menempati urutan kedua se-Jawa Timur. Umumnya mereka ditempatkan di Taiwan, Hongkong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Polandia, Srilanka, Jepang, Saudi Arabia, Inggris dan Rumania. (A1)
Share:

Munas FSB NIKEUBA Dibuka Langsung Wamenaker Dan Dihadiri Deputi 2 KSP

Munas FSB NIKEUBA dibuka langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dan dihadiri langsung oleh Deputi 2 Kantor Staf Presiden Albert Nego Tarigan dan sejumlah tamu undangan lainnya. (Foto: Dokumen FSB NIKEUBA).

SERANG-BANTEN, Perisainusantara.com, |Federasi Serikat Buruh Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri afiliasi dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (FSB NIKEUBA KSBSI) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) tahun 2022 di Serang, Banten.

Munas kali ini dihadiri 22 Perwakilan Dewan Pengurus Cabang FSB NIKEUBA di berbagai daerah se-Indonesia dan dibagi dalam dua sesi acara, yakni prosesi Pembukaan Munas dilakukan di Aula Disnakertrans Kab. Tengarang, Minggu 24 Juli 2022, sementara sesi lanjutan pembahasan program dan agenda kerja digelar 25-26 Juli 2022 di Swiss Bell Hotel, Serang-Banten.

Pada sesi pembukaan di Disnakertrans Kab. Tangerang, pembukaan Munas dibuka langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dengan tetabuhan memukul bedug. Afriansyah mengatakan, Pemerintah menyambut baik terselenggaranya Munas FSB NIKEUBA ini.

"Munas ini merupakan salah satu agenda organisasi untuk menyusun kebijakan, mengevaluasi kinerja para pengurus, mengevaluasi program kerja dan menentukan program kerja, membela dan melindungi hak-hak buruh yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja," kata Afriansyah Noor saat memberikan sambutan di Aula Disnakertrans Kab. Tengerang, Banten, Minggu (24/7/2022).

Pemerintah Siap Bantu

Menurut dia, DPP NIKEUBA juga dituntut bertanggung jawab untuk menentukan kepentingan yang lebih luas yaitu, untuk bangsa dan negara yang dilaksanakan dalam kerangka hubungan industrial yang harmonis.

Sementara itu, saat dimintai keterangan oleh Wartawan di Lokasi kegiatan, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan kehadirannya di Munas FSB NIKEUBA adalah bagian dari vokasi bagi federasi Serikat Buruh serikat pekerja yang selama ini menjadi mitra pemerintah.

"Federasi-federasi yang berkoodinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, sehingga apa-apa yang teman-teman lakukan ini (Munas) bisa bermanfaat untuk kita semua dan terkoordinir dengan baik oleh Kementerian Tenaga Kerja," terangnya.

Ia menegaskan, pihaknya dari kementerian Ketenagakerjaan siap membantu program-program yang dibuat atau dirumuskan dalam Munas FSB NIKEUBA ini.

"Mungkin program-programnya disiapkan, ya silahkan saja nanti kita akan saling bantu, saling mendukung sehingga program-program ini bisa terlaksana dengan baik," tandasnya.

Konsisten Membela Buruh

Sementara itu, Ketua Umum FSB NIKEUBA Carlos Rajagukguk memberikan apresiasinya untuk Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Albert Nego Tarigan Deputi 2 kantor Staf Presiden (KSP), Kadisnakertrans Kab. Tangerang dan Perwakilan dari KSARBUMUSI yang berkenan hadir pada Munas FSB NIKEUBA tahun 2022 ini.

Carlos menegaskan bahwa serikat buruhnya tetap konsisten dengan perjuangan buruh dari Aceh hingga Papua. "Kita masih konsisten dari ujung provinsi Aceh sampai Papua, kita masih konsisten dalam garis perjuangan Serikat Buruh," tegasnya.

Bukan itu saja, selain konsisten, carlos juga menyatakan, federasinya siap menjadi yang terdepan untuk membela kepentingan buruh.

Penjelasan KSP

Sementara itu Albert Nego Tarigan mengatakan bahwa ada begitu banyak perubahan-perubahan yang harus dihadapi para buruh dan pekerja di Indonesia, terutama perubahan teknologi yang merubah pola hubungan, pola kerja, pola interaksi, dan berbagai hubungan-hubungan lain yang terjadi.


"Begitu juga berkaitan dengan bidang Ketenagakerjaan," terangnya. Ia pun menitipkan pesan pada Munas NIKEUBA agar bisa meluruskan dan merumuskan bagaimana agenda-agenda yang bisa merespon perubahan-perubahan yang dihadapi Buruh dan Pemerintah saat ini.

"Saya selalu mengatakan dibanyak kesempatan, upah satu hal lebih concern dibanding yang lain, ini satu hal yang saling kait mengait yang bisa kita dorong agar biaya hidup di Indonesia bisa murah." terangnya.

Karena apa? menurutnya, Pendidikan yang murah dan kualitas pendidikan yang bisa diakses kemudian juga bagaimana kesehatan dan lain sebagainya, merupakan beberapa agenda yang sedang dilakukan KSP, salah satunya adalah untuk mensejahterakan warga negara.

"Ini adalah agenda-agenda yang sedang kami laksanakan, mudah-mudahan dukungan dari serikat-serikat pekerja di dalam mendukung upaya kita untuk memastikan kesejahteraan buruh, kesejahteraan setiap warga negara  bisa terlaksana nantinya," tandas Albert Nego Tarigan. [[REDHUGE/KSBSI.org/KB]





Share:

KSBSI Tegaskan Bagian dari Aliansi Sejuta Buruh, Tolak Klaim Sepihak Iqbal


22/07/2022

        Dedi Hardianto: Sekjend DEN KSBSI

KSBSI - JAKARTA, Perisainusantara.com, |Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) memprotes sikap Said Iqbal yang melarang buruh yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ikut dalam aksi Sejuta Buruh tanggal 10 Agustus 2022 mendatang.

Pasalnya dalam surat larangan yang diterbitkan Said Iqbal bernomor 0117/DEN-KSPI/VII/2022 tanggal 21 Juli 2022 yang ditujukan untuk semua Pimpinan Federasi Afiliasi KSPI, mencantumkan nama KSBSI sebagai bagian dari aksi bersama KSPI.

“Bersama ini diinstruksikan kepada Pimpinan Federasi Afiliasi KSPI untuk melarang anggotanya mengikuti aksi Sejuta Buruh pada tanggal 10 Agustus 2022 yang dipelopori oleh Sdr. Jumhur Hidayat dan Sdr. Arif Winardi. Perjuangan penolakan Omnibus Law undang undang Cipta Kerja no. 11 tahun 2020 oleh KSPI dan Federasi Afiliasi sudah disiapkan agenda agenda perjuanganya baik dalam bentuk aksi maupun lobby,” tulis Iqbal dalam surat 0117/DEN-KSPI/VII/2022.

“Untuk perjuangan aksi KSPI bersama dengan KSPSI AGN, KPBI, (K) SBSI, KSBSI, SPI, Jala PRT, UPC, FPTHSI, Buruh Migran, akan ditentukan segera,” sambungnya.

Pencantuman nama KSBSI di atas inilah yang diprotes KSBSI. KSBSI menilai pencantuman nama KSBSI hanyalah Klaim sepihak dari Said Iqbal dan tak pernah ada konfirmasi sebelumnya.

Sekretaris Jenderal DEN KSBSI, Dedi Hardianto menyatakan secara tegas menolak klaim sepihak Said Iqbal dan menegaskan bahwa KSBSI merupakan bagian dari aliansi Sejuta Buruh.

Menurut Dedi, DEN KSBSI menerbitkan surat bernomor B.090/Eks/DEN KSBSI/VII/2022 yang secara tegas menyatakan sebagai bagian dari aliansi Sejuta Buruh yang akan turun ke jalan pada tanggal 10 Agustus.

“Surat yang ditandatangani oleh Sdr. Iqbal selaku Presiden KSPI dan Sdr. Ramidi selaku Sekretaris Jenderal KSPI yang menyebutkan KSBSI bagian dari perjuangan aksi bersamanya, maka KSBSI menegaskan bahwa itu tidak benar dan merupakan klam sepihak,” tulis Sekjen KSBSI Dedi Hardianto dalam surat tersebut.

“Hal tersebut (isi klaim Iqbal) tidak pernah dikomunikasikan dan tidak pernah dikoordinasikan sebelumnya,” sambung Dedi dalam surat yang ditujukan untuk Wartawan tersebut.

Dimotori Jumhur Hidayat

Diketahui, Aliansi Sejuta Buruh dimotori oleh Jumhur Hidayat Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Jumhur Hidayat dalam keterangannya beberapa saat lalu mengatakan, memang sejak awal Said Iqbal tidak dilibatkan karena suka menggunakan jalur lobby.

“Nah beberapa federasi sudah tidak percaya dengan dialog terkait omnibuslaw ini. Jadi ya beda, bukan mis-komunikasi. Menariknya ada anggota federasi di KSPI yaitu ASPEK Indonesia ikut gabung aksi sejuta buruh. Tapi ya nggak tahu pasca larangan itu,” ujarnya.

Dia mengatakan, KPBI yang merupakan mitra KSPI tadinya ikut bergabung dalam aksi Sejuta Buruh. Tapi karena larangan Said Iqbal yang merupakan mitranya di Partai Buruh maka pimpinan KPBI minta agar nama organisasi itu di-drop dari keanggoraan aliansi aksi Sejuta Buruh. (REDKBB)

Share:

Resmi Naik! Segini Harga Baru BBM Pertamina di Seluruh SPBU!

Sabtu,16/07/2022

Perisainusantara.com - PT. Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidinya. Diantara ketiga jenis BBM tersebut adalah Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex. Pada dasarnya, kenaikan harga BBM non subsidi itu dilakukan merespon tingginya harga minyak mentah dunia yang masih nyaman berada di atas level US$ 100 per barel.

Adapun penyesuaian harga BBM Umum atau non penugasan dari pemerintah ini bisa dilakukan oleh Pertamina, dengan mengacu kepada Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020. Tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui SPBU.

Secara spesifik, Pertamax Turbo (RON 98) naik dari semula Rp 14.500 per liter menjadi Rp 16.200 per liter, sedangkan Dexlite naik dari semula Rp 12.950 per liter menjadi Rp 15.000 per liter.

Sementara itu, Pertamina Dex naik dari Rp 13.700 per liter menjadi Rp 16.500 untuk wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Pertamina pun sampai pada hari ini masih menahan harga Pertamax di level Rp 12.500 per liter dan juga Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

Berikut daftar terbaru harga BBM Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex yang naik per 10 Juli 2022:

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Sumatera Utara :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Sumatera Barat :
  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750
Provinsi Riau & Kepulauan 
Riau :
  • Pertamax Turbo Rp 16.900
  • Dexlite Rp 15.700
  • Pertamina Dex Rp 17.200
  • Pertamax Rp 13.000
Kodya Batam :
  • Pertamax Turbo Rp 16.900
  • Dexlite Rp 15.700
  • Pertamina Dex Rp 17.200
  • Pertamax Rp 13.000
Provinsi Jambi :
  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Bengkulu :

  • Pertamax Turbo Rp 16.900.
  • Dexlite Rp 15.700
  • Pertamina Dex Rp 17.200
  • Pertamax Rp 13.000

Provinsi Sumatera Selatan :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Bangka Belitung :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Lampung :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi DKI Jakarta :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Banten :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Jawa Barat :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Jawa Tengah :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi DI Yogyakarta :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Jawa Timur :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Bali :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Nusa Tenggara Barat :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Nusa Tenggara Timur :

  • Pertamax Turbo Rp 16.200
  • Dexlite Rp 15.000
  • Pertamina Dex Rp 16.500
  • Pertamax Rp 12.500

Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur, Utara :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Gorontalo :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Sulawesi Tengah, Tenggara, Selatan, Barat :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Maluku & Maluku Utara :

  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamax Rp 12.750

Provinsi Papua :

  • Pertamax Turbo Rp 16.550
  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamax Rp 12.750

Papua Barat :

  • Dexlite Rp 15.350
  • Pertamina Dex Rp 16.850
  • Pertamax Rp 12.750.

 (AHM/cnbc)

Share:

Salah Satu Ancaman Serikat Buruh Adalah Terputusnya Regenerasi Kepemimpinan

             Dedi Hardianto :Sekjend DEN KSBSI

KSBSI-JAKARTA, Perisainusantara.com, |Beberapa waktu lalu, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengadakan Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) di Golden Boutique Hotel, Jakarta Pusat. Agenda yang dihadiri perwakilan federasi serikat buruh yang berafiliasi dan Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI ini tujuannya untuk melakukan evaluasi kinerja internal organisasi. Serta merancang agenda program yang akan dikerjakan kedepannya.

Ada yang menarik dari kegiatan yang diadakan selama 3 hari tersebut. Salah satunya membahas regenerasi kepemimpinan muda untuk dipersiapkan memimpin KSBSI. Dewan Eksekutif Nasional (DEN) KSBSI memang sudah memiliki Departemen Youth KSBSI. Dimana perannya membuat pelatihan dan kegiatan sosial dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan solidaritas kepada kader muda dari setiap federasi yang berafiliasi.

Stijn Sintubin Koordinator ACV-CSC International dari Negara Belgia yang selama ini menjadi mitra kerja KSBSI juga menyampaikan pesan, agar KSBSI fokus mempersiapkan pemimpin muda. Dia menilai, selama ini pengurus KSBSI telah banyak membuat prestasi dalam dunia perburuhan. Baik ditingkat nasional sampai internasional.

“Saya berharap agar semua pengurus KSBSI sekarang ini harus mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan perjuangan buruh. Karena usia kita pasti menua, tidak mungkin selamanya memimpin serikat buruh,” ucapnya.

Sementara itu, Dedi Hardianto Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSBSI mengakui salah satu tantangan berat KSBSI hari ini memang mempersiapkan pemimpin muda KSBSI. Karena itu, DEN KSBSI sejak 3 beberapa tahun ini telah berupaya mendorong Youth KSBSI membuat pelatihan dan kegiatan sosial untuk meningkatkan kwalitas kepemimpinan muda buruh.

“Namun harus diakui, program-program yang sudah dijalankan belum mencapai target dari yang diinginkan. Dan tahun depan DEN KSBSI berencana membuat pertemuan kader-kader muda tingkat nasional, sekaligus ajang evaluasi dan membuat program,” ungkap Dedi.

Ia menegaskan setuju, jika kepemimpinan KSBSI harus melakukan regenerasi kepemimpinan. Sebab, tantangan serikat buruh kedepannya semakin berat. Dan dunia sekarang ini sudah memasuki era industri 4.0. Sehingga, sebagian pekerjaan manusia telah diambil alih oleh teknologi digitalisasi, otomatisasi dan robotisasi. Termasuk regulasi ketenagakerjaan yang dibuat pemerintah pun semakin  

“Menurut saya, orang-orang muda yang bisa menjawab tantangan berat ini. Karena mereka memiliki semangat yang tinggi. Namun mereka harus dibekali SDM dan diberi kepercayaan menjadi pengurus. Supaya mental kepemimpinan mereka memiliki karakter yang kuat untuk menjalankan roda organisasi,” ujarnya.

Karena itu, Dedi berharap agar semua federasi yang berafiliasi KSBSI juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyiapkan regenerasi pemimpin muda serikat buruh. Baik dari tingkat nasional sampai daerah. Sebab, pekerjaan berat ini tak bisa dikerjakan semata oleh DEN KSBSI .

“Tapi kita semua harus gotong royong,” jelasnya.

Menurut Dedi, beberapa federasi afiliasi KSBSI sekarang ini sudah ada yang fokus memberdayakan kader-kader mudanya untuk disiapkan menjadi pemimpin. Mereka juga diberikan kepercyaan menjadi pengurus, dari tingkat Pengurus Komisariat (PK), Dewan Pengurus Cabang (DPC) sampai Dewan Pengurus Pusat (DPP).

“Tapi ada juga federasi belum terlihat menjalankannya, sehingga secara keseluruhan belum merata. Saya pikir masalah ini menjadi catatan penting bagi kita supaya regenerasi kepemimpinan di KSBSI tidak terputus,” ucapnya. (A1)

Share:

Artikel

Label

Budaya (19) Kesehatan (22) Organisasi (338) Pemerintahan (419) Pendidikan (159) Polri/TNI (6) Sumatera Utara (29) ekonomi (3) politik (151) sosial (110)

FOUNDER’S MEDIA SIBER BATU BARA



 


Strategi Inalum Perluas Pangsa Pasar Aluminium Global

 


Mengenal Tiga Jenis Produk Aluminium dari INALUM

 


Tentang Inalum