Enam Fraksi DPRD Batu Bara Pertanyakan Besarnya Silpa APBD 2025
Batu Bara – Perisainusantara.com
Besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan serius dari enam fraksi di DPRD Kabupaten Batu Bara.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tahun 2025, yang digelar pada Selasa (31/3/2026).
Sebelumnya, Wakil Bupati Batu Bara Syafrizal telah lebih dahulu menyampaikan LKPj Pemkab Batu Bara Tahun 2025 dalam rapat paripurna DPRD pada Senin (30/3/2026).
Dalam forum tersebut, sejumlah fraksi menilai besarnya Silpa perlu mendapat penjelasan yang lebih rinci dari pemerintah daerah, agar tidak menimbulkan kesan bahwa anggaran yang telah disusun justru tidak terserap secara optimal.
Salah satu sorotan paling tegas datang dari Fraksi Karya Pembangunan Nasional (FKPN). Fraksi ini menilai nilai Silpa Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp74.021.163.161,68 atau sekitar 6,25 persen dari total APBD merupakan angka yang cukup signifikan.
FKPN mempertanyakan apakah besarnya sisa anggaran itu merupakan hasil dari efisiensi belanja daerah, atau justru menunjukkan adanya rendahnya serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program-program prioritas.
Menurut FKPN, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius, terutama jika masih ada program-program yang seharusnya langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur desa maupun bantuan sosial, namun tidak terealisasi secara maksimal.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Melalui ketuanya, Khairul Bariah, PAN menilai besarnya Silpa tahun 2025 perlu dijelaskan secara terbuka, baik kepada DPRD maupun kepada masyarakat luas.
Fraksi PAN menyoroti kemungkinan bahwa besarnya sisa anggaran bukan semata-mata karena penghematan, tetapi bisa juga disebabkan oleh ketidakmampuan OPD dalam merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan.
Padahal, menurut mereka, masih banyak persoalan di lapangan yang membutuhkan penanganan, terutama terkait infrastruktur rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Batu Bara.
Hal serupa juga disampaikan oleh Fraksi KDRI melalui ketuanya, Mukhlis BN. Fraksi ini mempertanyakan apakah Silpa yang cukup besar itu berasal dari kegiatan yang tertunda, atau bahkan dari program yang tidak sempat dilaksanakan sama sekali.
Karena itu, KDRI meminta agar seluruh OPD terkait menyiapkan dokumen dan data pendukung secara lengkap untuk dibahas lebih lanjut dalam tahapan pembahasan LKPj.
Fraksi ini juga menilai evaluasi atas pelaksanaan anggaran tahun 2025 harus dijadikan sebagai bahan pembenahan untuk tahun-tahun berikutnya, khususnya terhadap program-program yang selama ini dinilai berjalan lambat.
Tak hanya tiga fraksi tersebut, Fraksi Partai Gerindra juga turut mempertanyakan sumber utama besarnya Silpa APBD 2025. Gerindra menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih terukur, efektif, dan optimal agar ke depan tidak lagi menyisakan anggaran dalam jumlah besar.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui ketuanya, Jalasmar Sitinjak, menyoroti pentingnya penguatan pengawasan internal dan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak membiarkan praktik rangkap jabatan berlangsung terlalu lama, karena hal tersebut dinilai dapat memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan.
Secara keseluruhan, pandangan dari sejumlah fraksi itu menunjukkan bahwa DPRD Batu Bara menaruh perhatian besar terhadap kualitas perencanaan dan realisasi anggaran daerah.
Melalui pembahasan LKPj ini, DPRD berharap pengelolaan APBD Kabupaten Batu Bara ke depan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, efisien, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
(Wellas)
.jpg)
