RAPAT PEMILIHAN PENGURUS (RPP) PAC PEMUDA PANCASILA SEI SUKA PERIODE 2026–2029

Batu Bara-Sumut, perisainusantara.com|Dengan Semangat Kebersamaan Kita Tingkatkan Loyalitas dan Solidaritas Kader demi Terwujudnya Indonesia Maju

Batu Bara – Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Suka untuk masa bakti 2026–2029 berhasil dilaksanakan secara tertib dan demokratis. Kegiatan berlangsung di Cafe Haki Mandiri, Minggu (21/06/2026).

Acara dibuka secara resmi dengan rangkaian khidmat, dimulai dari pembacaan doa, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Pemuda Pancasila. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, Dankoti Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara Samsul Bahri membacakan Ikrar Pemuda, sedangkan momen hening cipta dipimpin langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara sekaligus Anggota DPRD Batu Bara, Sudarman, S.E.

Ketua Panitia Pelaksana, Adjie Wibowo, menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan secara rinci. Sementara itu, sambutan dari pengurus PAC diwakili Sekretaris Agus Salim yang menyampaikan harapan agar pimpinan yang terpilih nantinya mampu membawa organisasi ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan semakin berperan aktif di tengah masyarakat.

Perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Sei Suka, Irwansyah, memberikan apresiasi tersendiri atas terselenggaranya rapat ini. Ia berharap ke depan Pemuda Pancasila di wilayah Sei Suka dapat terus tumbuh, berkembang, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Batu Bara, Sudarman, S.E., menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang turut hadir dan mendukung terselenggaranya kegiatan. Ia menegaskan pentingnya menyatukan tekad serta memperkuat persatuan dan kesatuan di seluruh jajaran, agar organisasi semakin kokoh dan berkembang. Sudarman juga menekankan pentingnya kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas resmi dan syarat sah keanggotaan kader.

Sesuai mekanisme rapat, sidang pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Sementara yang diketuai oleh Ketua OKK T. Hazuarsyah, dengan pengabsenan kehadiran dibacakan oleh Bung Drajat. Dari total 10 Ranting yang tercatat, sebanyak 9 Ranting hadir, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum dan sah untuk dilanjutkan.

Selanjutnya ditetapkan Pimpinan Sidang Tetap yang terdiri dari Ketua Agus Salim, Sekretaris T. Hazuarsyah, dan Anggota Mahendra Sudrajat. Panitia Tetap menerima satu orang calon Ketua PAC, yaitu Khairul Fikri. Melalui proses verifikasi dan pembuktian, dinyatakan bahwa calon tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, antara lain merupakan kader aktif Pemuda Pancasila, memiliki surat keterangan bebas narkoba dari BNN, serta memiliki KTA resmi yang masih berlaku.

Berdasarkan hasil sidang dan kesepakatan bersama, Rapat Pemilihan Pengurus secara aklamasi menetapkan Khairul Fikri sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila Kecamatan Sei Suka untuk masa bakti 2026–2029. Penetapan ini diharapkan dapat menjadi awal baru bagi organisasi dalam mewujudkan tema yang diusung, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Penulis : Syahril

 

 

Share:

Read More

Polres Batu Bara Fasilitasi Muscab PP Polri, Pilih Kepengurusan Baru Periode 2026–2031

Polres Batu Bara Fasilitasi Muscab PP Polri, Pilih Kepengurusan Baru Periode 2026–2031

Batu Bara – Perisainusantara.com
Polres Batu Bara memfasilitasi pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Persatuan Purnawirawan (PP) Polri Cabang Batu Bara untuk masa bakti 2026–2031 yang digelar di Aula Sarja Arya Racana Polres Batu Bara, Sabtu (20/6/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB tersebut dihadiri Ketua PP Polri Cabang Batu Bara AKBP M.A. Ritonga (Purn), para anggota PP Polri Cabang Batu Bara, serta sejumlah Pejabat Utama Polres Batu Bara. Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, S.H., M.H., selaku Pembina PP Polri Cabang Batu Bara, diwakili oleh Wakapolres Batu Bara Kompol Supendi, S.H., M.H.

Acara diawali dengan pembukaan, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, sambutan Ketua PP Polri Cabang Batu Bara, arahan dari pembina, sesi foto bersama, serta agenda utama berupa musyawarah pemilihan pengurus baru periode 2026–2031.

Dalam sambutannya, Ketua PP Polri Cabang Batu Bara AKBP M.A. Ritonga (Purn) menegaskan bahwa masa pensiun tidak mengurangi semangat para purnawirawan untuk terus memberikan kontribusi kepada bangsa, negara, masyarakat, dan institusi Polri.

Menurutnya, PP Polri akan tetap berkomitmen mendukung tugas-tugas Polri yang Presisi sekaligus menjaga kekompakan organisasi.
Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Polri hasil Musyawarah Nasional (Munas) VI Tahun 2026, masa kepengurusan cabang periode 2021–2026 telah berakhir.

Karena itu, seluruh cabang PP Polri di Indonesia diharapkan segera melaksanakan Muscab guna membentuk kepengurusan baru untuk periode 2026–2031.

Sementara itu, Kapolres Batu Bara melalui Wakapolres Kompol Supendi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muscab tersebut.

Ia berharap kegiatan itu dapat menjadi wadah mempererat silaturahmi antaranggota, memperkuat soliditas organisasi, serta menghasilkan kepengurusan yang amanah, profesional, dan mampu menjalankan roda organisasi dengan baik.

Menurutnya, para purnawirawan Polri merupakan bagian penting dari keluarga besar Polri yang memiliki pengalaman dan dedikasi tinggi selama masa pengabdiannya.

Oleh sebab itu, Polres Batu Bara akan terus menjalin sinergi dengan PP Polri dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Kabupaten Batu Bara.

Dari hasil Musyawarah Cabang yang diikuti 20 peserta dari total 35 anggota aktif PP Polri Cabang Batu Bara, terpilih susunan pengurus baru periode 2026–2031 dengan Kompol Syarial Siregar (Purn) sebagai Ketua. Posisi Wakil Ketua dipercayakan kepada Kompol Janson Manurung (Purn), Sekretaris dijabat AKP Saidi (Purn), dan Bendahara oleh AKP Rudy Syafrizal (Purn).

Sementara itu, jajaran penasehat terdiri dari AKBP M.A. Ritonga (Purn), Kompol Syafi'i (Purn), dan Ipda Indra Jaya (Purn).

Kegiatan Muscab PP Polri Cabang Batu Bara berakhir sekitar pukul 12.00 WIB dalam suasana aman, tertib, dan penuh kekeluargaan.

Dengan terbentuknya kepengurusan baru, diharapkan organisasi PP Polri Cabang Batu Bara semakin aktif berkontribusi dalam mendukung program-program Polri serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Batu Bara.

(Sumber: Humas Polres Batu Bara).

Share:

Read More

Dua Sepeda Motor Bertabrakan di Kuala Tanjung, Empat Pengendara dan Penumpang Alami Luka-Luka

Dua Sepeda Motor Bertabrakan di Kuala Tanjung, Empat Pengendara dan Penumpang Alami Luka-Luka

Batu Bara – Perisainusantara.com 

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor terjadi di Jalan Umum Kuala Tanjung–Pelindo, tepatnya di kawasan Pelindo Dusun III, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Minggu (14/6/2026) sekitar pukul 19.30 WIB. Akibat insiden tersebut, empat orang mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan medis.

Peristiwa itu melibatkan sepeda motor Yamaha Aerox tanpa nomor polisi yang dikendarai Obel Sihombing (26) bersama penumpangnya Roy Siregar (33), serta sepeda motor Suzuki FU BK 4451 XAL yang dikemudikan Mhd Yasir (33) dengan membonceng Usman (37).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan Satlantas Polres Batu Bara, kecelakaan diduga terjadi saat sepeda motor Yamaha Aerox keluar dari tepi badan jalan sebelah kiri menuju arah Pelindo. Ketika berada di lokasi kejadian, pengendara Aerox diduga melakukan manuver berbelok menuju kawasan Pelindo.

Pada saat yang sama, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Suzuki FU yang datang dari Pelindo menuju Kuala Tanjung. Karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat, tabrakan pun tidak dapat dihindari. Benturan keras menyebabkan kedua sepeda motor beserta pengendara dan penumpangnya terjatuh ke badan jalan.

Akibat kejadian tersebut, pengendara Yamaha Aerox mengalami luka robek pada kaki kanan dan memar di bagian tangan. Sementara penumpangnya mengalami luka robek pada bagian kening serta lecet di kaki kanan.

Di sisi lain, pengendara Suzuki FU mengalami cedera cukup serius berupa patah tulang pada tangan kanan serta pendarahan dari hidung dan mulut. Penumpangnya mengalami luka robek pada bagian kepala. Seluruh korban kemudian dilarikan ke Klinik Harun untuk mendapatkan penanganan medis.

Selain menyebabkan korban luka, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan kerusakan pada kedua kendaraan. Yamaha Aerox mengalami kerusakan pada bagian kap depan bawah yang pecah, sedangkan Suzuki FU mengalami kerusakan pada pijakan kaki bagian depan sebelah kanan yang bengkok. Kerugian material akibat kecelakaan diperkirakan mencapai Rp500 ribu.

Mendapat laporan kejadian, personel Satlantas Polres Batu Bara langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan yang terlibat, meminta keterangan saksi, serta memastikan kondisi para korban di fasilitas kesehatan.

Saat ini, kasus kecelakaan tersebut masih ditangani Unit Gakkum Satlantas Polres Batu Bara guna kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut.

(Sumber: Satlantas/Humas Polres Batu Bara)

Share:

Read More

Politisi Gerindra M.Rafik Desak Transparansi, Warga Ada Hak Ketahui LPJ Anggaran Desa

Politisi Gerindra M.Rafik Desak Transparansi, Warga Ada Hak Ketahui LPJ Anggaran Desa

Batu Bara – Perisainusantara.com
Terkait viralnya pemberitaan di media, hal Dugaan Ada yang di tutupi hingga tidak diberikannya salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tahun Anggaran 2025 kepada warga oleh Pemerintah Desa Lubuk Cuik, Kabupaten Batu Bara, menuai kritik dari berbagai pihak.

Politisi Gerindra Kabupaten Batu Bara M. Rafik menilai bahwa laporan penggunaan anggaran desa merupakan dokumen publik yang harus dapat diakses oleh masyarakat.

Dana Desa berasal dari uang negara yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sehingga pengelolaannya wajib dilakukan secara transparan dan akuntabel, sebutnya di Indrapura - Air Putih, Sabtu (13/06/2026)

Lanjutnya M. Rafik menegaskan bahwa pemerintah desa termasuk dalam kategori badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Oleh karena itu, pemerintah desa berkewajiban menyediakan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Sorotan yang disampaikan M. Rafik tidak hanya ditujukan kepada Pemerintah Desa Lubuk Cuik, tetapi juga kepada seluruh pemerintah desa di Kabupaten Batu Bara. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa, termasuk terkait Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) anggaran dan penggunaan Dana Desa, merupakan kewajiban yang harus dijalankan sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, transparansi pengelolaan keuangan desa menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

M. Rafik mengingatkan bahwa Pasal 52 UU KIP mengatur sanksi bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Selain UU KIP, kewajiban keterbukaan informasi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam regulasi tersebut, kepala desa diwajibkan menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Kewajiban serupa juga ditegaskan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengharuskan pemerintah desa mengumumkan laporan realisasi APBDes melalui media yang mudah diakses warga, seperti papan informasi, baliho, maupun media daring resmi desa.

M.Rafik menyebut masyarakat memiliki hak untuk mengetahui rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa, memperoleh salinan dokumen yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, meminta penjelasan atas program dan kegiatan desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa.

Atas kondisi tersebut, M.Rafik meminta instansi terkait, termasuk pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Batu Bara, untuk melakukan pembinaan dan klarifikasi terhadap Pemerintah Desa Lubuk Cuik guna memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Kasus ini dinilai menjadi pengingat bagi seluruh pemerintah desa agar senantiasa membuka akses informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan APBDes, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

(wellas)

Share:

Read More

Ketua DPC LSM PAKAR Batu Bara Tegaskan Masyarakat Berhak Mengakses LPJ APBDes

Ketua DPC LSM PAKAR Batu Bara Tegaskan Masyarakat Berhak Mengakses LPJ APBDes

BATU BARA – Perisainusantara.com
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Pembela Kemerdekaan Rakyat (DPC LSM PAKAR) Kabupaten Batu Bara, Bambang Setiaji, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui dan mengakses Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pernyataan tersebut disampaikan Bambang menyikapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan tidak diberikannya salinan LPJ Desa Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa Lubuk Cuik.

Menurut Bambang, LPJ APBDes merupakan dokumen publik yang wajib diketahui masyarakat karena berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran yang bersumber dari negara untuk kepentingan warga desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa tidak dibenarkan menutup akses informasi atau menghalangi masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan anggaran desa.

“Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa dikelola dan digunakan,” ujar Bambang.

Ia menjelaskan bahwa kewajiban keterbukaan informasi desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f disebutkan bahwa Kepala Desa wajib menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Selain itu, Pasal 27 huruf g mengatur kewajiban Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran.

Menurut Bambang, aturan tersebut menunjukkan bahwa laporan pemerintahan desa tidak hanya menjadi konsumsi pemerintah daerah, tetapi juga harus dapat diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Kewajiban transparansi juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Pasal 71 ayat (3) disebutkan bahwa laporan realisasi pelaksanaan APBDes harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses.

“Informasi tersebut dapat dipublikasikan melalui papan informasi desa, baliho, website desa, media sosial resmi, maupun sarana lainnya yang mudah dijangkau masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, Bambang juga mengingatkan bahwa pemerintah desa sebagai badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ia menambahkan, masyarakat memiliki sejumlah hak terkait pengelolaan dana desa, di antaranya hak untuk melihat LPJ APBDes, memperoleh salinan dokumen sesuai prosedur yang berlaku, meminta informasi mengenai penggunaan dana desa, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

“Transparansi pengelolaan keuangan desa bukan hanya sebuah kebijakan, tetapi merupakan kewajiban hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah desa.

Keterbukaan informasi menjadi salah satu upaya mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan akuntabel,” tegas Bambang Setiaji.

Ia berharap seluruh pemerintah desa dapat menjalankan prinsip keterbukaan informasi dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terus meningkat dan penggunaan anggaran dapat diawasi secara bersama-sama, jelasnya mengakhiri.

(wellas)

Share:

Read More

SMSI Batu Bara Soroti Pentingnya Transparansi LPJ Desa, Belum Sesuai dengan Visi Bupati

SMSI Batu Bara Soroti Pentingnya Transparansi LPJ Desa, Belum Sesuai dengan Visi Bupati

BATU BARA – Perisainusantara.com
Ketua Harian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Batu Bara, Arie Gusti Sinaga, menegaskan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikannya menanggapi mencuatnya pemberitaan terkait dugaan tidak diberikannya salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 kepada masyarakat di Desa Lubuk Cuik.

Menurut Arie, keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen seluruh aparatur pemerintahan, termasuk pemerintah desa, terlebih di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara yang mendorong pelayanan publik yang transparan dan bertanggung jawab.

"Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, setiap penyelenggara pemerintahan diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara terbuka dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Arie menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa pada dasarnya merupakan dokumen publik yang dapat diketahui oleh masyarakat. Oleh sebab itu, warga memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa sebagai bagian dari fungsi pengawasan masyarakat.

Ia menambahkan, keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan hukum.

Sebelumnya, sejumlah warga desa Lubuk Cuik mengeluhkan belum memperoleh akses terhadap LPJ kegiatan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Masyarakat mengaku telah meminta salinan laporan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran desa, namun hingga kini belum mendapatkannya.

Secara regulasi, kewajiban penyampaian informasi kepada masyarakat telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, misalnya, mewajibkan kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran.

Selain itu, aturan yang sama juga menegaskan kewajiban kepala desa untuk memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Kewajiban tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 yang mengatur bahwa realisasi APBDes harus diumumkan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan pemerintah desa sebagai badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi terkait pengelolaan keuangan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat.

Dengan dasar regulasi tersebut, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan Dana Desa serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya demi terwujudnya pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, tegasnya Ketua Harian SMSI Kabupaten Batu Bara Arie Gusti Sinaga, mengakhiri.

(wellas)

Share:

Read More

Turnamen Futsal Alcoe FC Junior I: Gairah Pemuda Tinggi, Dukungan Pemerintah Desa dan Kecamatan Memprihatinkan

Kuala Tanjung – Batu Bara, perisai nusantara. com |Semangat dan antusiasme pemuda di Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, tampak membara saat berlangsungnya Turnamen Futsal Alcoe FC Junior ke-1, Minggu (7 Juni 2026) di Lapangan Futsal Baron. Namun, kesuksesan acara yang digelar untuk menjauhkan generasi muda dari hal negatif ini ternyata dibayangi kekecewaan mendalam panitia akibat minimnya perhatian dan dukungan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kecamatan Sei Suka.

Samuel Mandrofa, Ketua Panitia sekaligus penanggung jawab kegiatan, mengungkapkan rasa kecewanya secara tegas. Menurutnya, kegiatan positif yang melibatkan banyak anak muda ini seharusnya menjadi prioritas dan mendapatkan apresiasi penuh dari pemangku kebijakan setempat.

"Kami sangat kecewa. Kegiatan ini murni untuk memajukan bakat olahraga dan menjaga generasi muda agar tetap beraktivitas positif. Sudah sepatutnya Camat Sei Suka maupun Kepala Desa Kuala Tanjung hadir, atau setidaknya menugaskan aparatur untuk mewakili dan memberikan dukungan moril. Namun kenyataannya, harapan itu tidak terpenuhi," tegas Samuel, dengan nada kritis.

Ia menambahkan, absennya perwakilan pemerintah setempat terasa sangat kontras dengan semangat yang ditunjukkan para peserta dan masyarakat yang hadir. Padahal, kehadiran pejabat atau wakilnya adalah bentuk nyata perhatian terhadap pembinaan olahraga dan pemberdayaan pemuda di wilayahnya sendiri.

Satu-satunya hal yang sedikit menghibur hati panitia dan peserta di tengah kurangnya dukungan pemerintah daerah adalah kehadiran jajaran Akfab Batu Bara. Kehadiran mereka dinilai sebagai bentuk kepedulian yang nyata dan menjadi penyemangat tersendiri bagi terselenggaranya acara hingga selesai.

Di sisi kompetisi, turnamen yang berjalan meriah ini telah melahirkan para juara setelah pertandingan yang berlangsung ketat dan sportif. Sebagai tuan rumah, Alcoe FC Junior harus puas bertengger di posisi ke-4.

Adapun daftar tim pemenang yang berhasil meraih prestasi adalah:

1. Juara I: Wak Labu FB

2. Juara II: Woku FC

3. Juara III: Fosco FC



Samuel Mandrofa berharap, kejadian ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Desa Kuala Tanjung dan Kecamatan Sei Suka. Ke depannya, dukungan terhadap kegiatan pemuda dan olahraga tidak hanya menjadi janji di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kehadiran dan perhatian nyata di lapangan.

"Jangan sampai semangat pemuda padam hanya karena kurangnya perhatian pemerintah. Olahraga adalah investasi masa depan, dan sudah seharusnya kita semua mendukungnya," pungkas Samuel.

Penulis: Syahril

Share:

Read More

Polres Batu Bara Gandeng BNN Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Generasi Muda di STIT Batu Bara

Polres Batu Bara Gandeng BNN Sosialisasikan Bahaya Narkoba kepada Generasi Muda di STIT Batu Bara

BATU BARA – jelasnews.com
Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika terus dilakukan Polres Batu Bara. Melalui Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba), sosialisasi bahaya narkoba digelar di Aula Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Batu Bara, Dusun Empat Negeri, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (9/6/2026).

Kegiatan edukasi tersebut menyasar kalangan mahasiswa, pelajar, tenaga pendidik, organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, serta tokoh agama sebagai bagian dari langkah preventif untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Batu Bara.

Sosialisasi dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Batu Bara AKP Arifin Purba, S.H., M.H., bersama personel Satresnarkoba Brigadir Hidayat A. Rambe, S.H., dan Aipda Dedi Iskandar, S.H.

Turut hadir Kepala BNN Kabupaten Batu Bara AKBP Arnis Syafni Yanti, S.E., M.M., Wakil Ketua I STIT Batu Bara Irma Suryani, S.Sos., jajaran BNN Kabupaten Batu Bara, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serta sejumlah undangan lainnya.

Rangkaian acara diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Qur’an, doa bersama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan sambutan dari panitia maupun pihak kampus.

Dalam pemaparannya, AKP Arifin Purba mengingatkan peserta mengenai berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba, baik terhadap kesehatan fisik dan mental, kehidupan sosial, maupun masa depan generasi muda.

Ia menegaskan bahwa upaya memerangi narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, tidak hanya aparat penegak hukum semata.

Menurutnya, keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam membentengi generasi muda dari ancaman narkotika.

“Pencegahan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama. Semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika,” kata AKP Arifin Purba.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Kabupaten Batu Bara AKBP Arnis Syafni Yanti menyampaikan materi terkait program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam pemberantasan narkoba.

Kegiatan berlangsung dinamis melalui sesi dialog dan tanya jawab yang mendapat antusiasme peserta. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung gerakan anti narkoba, seluruh peserta menandatangani Deklarasi Anti Narkoba yang kemudian dilanjutkan dengan foto bersama.

Sosialisasi berjalan aman, tertib, dan lancar. Melalui kegiatan tersebut, Polres Batu Bara berharap pemahaman masyarakat mengenai bahaya narkoba semakin meningkat sehingga mampu mendorong terciptanya lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi muda.

(wellas)

Share:

Read More

Warga Lubuk Cuik Pertanyakan Akses Salinan LPJ Desa Tahun Anggaran 2025

Warga Lubuk Cuik Pertanyakan Akses Salinan LPJ Desa Tahun Anggaran 2025

BATU BARA – Perisainusantara.com
Sejumlah warga Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, mempertanyakan belum dapat diperolehnya salinan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Tahun Anggaran 2025 meskipun sebelumnya hal tersebut sempat dibahas dalam musyawarah desa.
Dalam Musyawarah Desa yang berlangsung pada Selasa (2/6/2026),

Dalam musyawarah desa tersebut,  Penjabat (Pj.) Kepala Desa Lubuk Cuik, MY Daulay, menyampaikan bahwa masyarakat dibolehkan  untuk memperoleh informasi publik melalui Sekretaris Desa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh lebih dari 30 warga serta sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan, di antaranya Sekretaris Camat Lima Puluh Pesisir Ahmad Jais, anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Suriadi, SH, Ketua BPD, Ketua LPM, perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, insan pers, serta perwakilan lembaga swadaya masyarakat.

Namun, hingga sepekan setelah musyawarah berlangsung, warga yang berupaya memperoleh salinan LPJ mengaku belum berhasil mendapatkan dokumen yang dimaksud.

Saat dihubungi melalui telepon maupun ketika ditemui di Kantor Desa pada Senin (8/6/2026), Sekretaris Desa Lubuk Cuik, Sarwan, menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menyerahkan salinan LPJ tersebut.

"Saya tidak berani memberikan salinan LPJ Desa Tahun Anggaran 2025 karena tidak diberi wewenang. Sebaiknya persoalan ini dibicarakan bersama terlebih dahulu dengan Pj. Kepala Desa," ujar Sarwan.

Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Warga menilai terdapat perbedaan antara informasi yang disampaikan dalam forum musyawarah dengan kondisi yang mereka hadapi saat mengajukan permintaan dokumen.
Menurut warga, keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran desa merupakan bagian penting dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Karena itu, warga berharap pemerintah desa dapat memberikan penjelasan yang jelas mengenai prosedur serta dasar hukum terkait akses masyarakat terhadap dokumen LPJ desa.

Persoalan ini pun mulai menjadi perhatian masyarakat yang menginginkan pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hingga berita ini ditulis, warga mengaku telah berupaya menghubungi Pj. Kepala Desa Lubuk Cuik melalui telepon maupun mendatangi Kantor Desa untuk meminta penjelasan.

Namun, warga belum berhasil bertemu secara langsung dan belum memperoleh keterangan resmi terkait alasan belum diserahkannya salinan LPJ Desa Tahun Anggaran 2025 yang dimohonkan.
(wellas)

Share:

Read More

ISKANDAR ZULKARNAIN, S.T., M.M. SAMBUT BAIK LANGKAH DPRD BATU BARA BENTUK PANSUS PLASMA SAWIT UNTUK PERKUAT EKONOMI RAKYAT

  

BATU BARA-Sumut, perisainusantara. com–|Tokoh pemuda Talawi sekaligus figur yang dikenal vokal, Iskandar Zulkarnain, S.T., M.M., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara yang berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) Plasma Perkebunan Sawit dengan porsi minimal 20 persen. Pembentukan lembaga tersebut rencananya akan dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Batu Bara yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Juni 2026 mendatang.

Menurut Iskandar, pembentukan Pansus ini merupakan langkah strategis dan menjadi harapan baru dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami dari kalangan kepemudaan sangat mengapresiasi langkah DPRD Batu Bara yang berencana membentuk Pansus Plasma. Ini menjadi harapan baru agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat nyata dari keberadaan perusahaan perkebunan kelapa sawit di lingkungan tempat tinggalnya,” ujar Iskandar saat diwawancarai, Rabu (3/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Batu Bara sesungguhnya memiliki potensi besar untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga, terutama yang bermukim di sekitar wilayah Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan. Saat ini, tercatat terdapat sekitar 12 perusahaan perkebunan yang beroperasi di daerah tersebut, yang terdiri dari perusahaan swasta nasional, Penanaman Modal Asing (PMA), hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Jika rata-rata setiap perusahaan memiliki luas HGU sekitar 2.000 hektare, maka secara keseluruhan luas lahan yang dikelola diperkirakan mencapai 24 ribu hektare,” tambahnya.

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan beserta peraturan pelaksanaannya, setiap pelaku usaha diwajibkan memfasilitasi pembangunan kebun plasma masyarakat seluas minimal 20 persen dari total lahan yang dikelola. Jika kewajiban ini dilaksanakan sepenuhnya, maka masyarakat Batu Bara berpotensi memperoleh akses lahan seluas sekitar 4.800 hektare.

“Apabila aturan ini benar-benar terealisasi dengan baik, hal tersebut tentu akan menjadi dorongan signifikan bagi peningkatan taraf ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang kesejahteraan yang lebih luas bagi warga sekitar perkebunan,” tegasnya.

Lebih lanjut, kewajiban penyediaan kebun plasma juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta sejumlah Peraturan Menteri Pertanian. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa pemenuhan kewajiban ini dapat dilakukan melalui berbagai pola produktif, baik berupa pembangunan kebun mandiri masyarakat maupun skema kemitraan yang menguntungkan, seperti pembentukan koperasi hingga penyediaan sarana produksi pertanian.

Iskandar berharap, keberadaan Pansus Plasma nantinya mampu mendorong transparansi, terutama dalam hal keterbukaan data terkait status dan luas HGU setiap perusahaan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar hak-hak masyarakat dipenuhi secara adil dan tidak diskriminatif.

“Kami juga meminta agar seluruh perusahaan perkebunan yang beroperasi di Batu Bara menaati setiap ketentuan hukum yang ada. Tujuannya agar keberadaan investasi di daerah ini tidak hanya menguntungkan pemegang modal, tetapi juga memberikan dampak positif dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya.

 

 

Share:

Read More