-->

Kompi Batu Bara Dukung PJ Bupati Beri Atensi Ke Kadis Perpuda Soal Dana 600 Juta

Batubara, perisainusantara.com

Komunitas Peduli (Kompi) Batubara kembali menggugat keseriusan Elpandi Kepala dinas perpustakaan dan kearsipan daerah Kabupaten Batubara. Pasalnya, Elpandi adalah pengguna anggaran selaku penangung jawab mutlak berkaitan dengan keuangan daerah yang dikelola  untuk belanja kegiatan atau belanja modal dikantor tempat ia berdinas itu.

Kompi Batubara mendalilkan bahwa dokumen realisasi anggaran daerah adalah dokumen yang seharusnya dibuka bagi publik, apalagi kelompok masyarakat yang bertanya secara tertulis dan dilindungi dan dibenarkan oleh konstitusi negara. Sebagai informasi, komunitas tersebut mempertanyakan realisasi item kegiatan dikantor perpustakaan daerah itu senilai Rp.651.305.617 yang diplotkan pada APBD 2022.

"Berkaca dari beberapa daerah, ada yang sudah menerapkan dokumen realisasi anggaran dapat di akses melalui website, mulai dari bukti pencairan dana hingga rab dan KAK, mudah didapat jika dimohonkan. Namun  didaerah ini masih belum, makanya kita bersurat pada Dinasperpusda dari 2023 lalu, dan saat ini kami sedang mempersiapkan tembusan untuk PJ Bupati, Inspektorat, dan BPKAD Batubara terkait belanja barang dan jasa pada dinas perpusda Batubara tahun 2022 lalu,"kata Arwan Syahputra, Pemerhati Kebijakan Publik dari Komunitas Peduli Batubara, (02/03/2024).

Arwan mengungkapkan, bahwa dokumen informasi publik seperti RAB dan KAK bukanlah dokumen yang dikecualikan apalagi rahasia negara. "Tapi jika kita akses melalui jalur tak resmi, ya pasti kita dituding pencurian dokumen?, nah ini kita bersurat resmi meminta salinan dokumen itu agar diberikan, tapi tidak ada i'tiqad baiknya dalam menanggapi social kontrol kelompok masyarakat,"ucapnya.

Lulusan Kelas Pemuda Anti Korupsi dari KPK RI tahun 2022 ini mengaku heran atas permintaaan klarifikasi yang tak mendapat titik terang dari Kadisperpusda Batubara itu.

 "Point pertama, kami bagian dari publik yang terhimpun dalam Kompi Batubara merasa heran dengan Opd itu (disperpusda) karena yang kami tanya itu adalah duit negara. Bahkan jangankan belanja kegiatan kantor, selama dia adalah penyelenggara negara, aset bahkan hutangnya pun bisa diketahui publik. Hal ini bisa kita uji cek harta kekayaan pejabat di LHKPN KPK RI, jadi sudah jelas tak boleh ada yang ditutupi,"ucapnya 

Apalagi Kompi menilai kadisperpusda ini salah satu PNS senior, pimpinan OPD perpustakaan bahkan juga ia adalah plt kadisdik Batubara saat ini, dan pernah bertugas di satpol-PP Batubara.

"Karir PNS beliau (Elpandi) kami nilai cukup baik, tapi kami heran ia seperti belum paham betul kewajiban soal keterbukaan informasi,"cetus pemuda Batubara

Pemerhati kebijakan publik ini juga mengigatkan, agar PJ Bupati menegur bawahannya yang masih gagal paham soal transparansi keuangan daerah.

"Karena yang kami tanya ini bukan soal alutsista atau rahasia negara lainnya. Jadi saudara Elpandi tak perlu khawatir membuka dokumen realisasi belanja kegiatan yang kami pertanyakan, kami harap Pak Pj Yth bisa memberi atensi terkait hal ini,"jelasnya

Dan ketiga lanjut Arwan, perlu dipahami oleh Dinas perpustakaan, memberikan salinan dokumen terkait pengadaan barang dan jasa di kantornya itu juga memakai duit negara. "Print dan potocopy nya bersumber dari dana APBD yakni anggaran ATK, jadi  pemberian salinan dokumen itu sama dengan tanpa membebankan Kadisperpusda secara personal,"kritiknya

Jikapun Kepala Dinas itu berpendapat lain, pihaknya, "Siap mencadangkan dana pribadi untuk menduplikat salinan dokumen pbj yang dipertanyakan,"pungkasnya.

Kompi juga mengatakan, berhubung BPK RI perwakilan Sumatera Utara masih melakukan audit administratif berkaitan dengan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) T.A 2023, kompi juga menyarankan agar auditor negara itu melakukan audit investigatif berkenaan dengan realisasi anggaran Dinas Perpusda Batubara Tahun anggaran 2022.

"Kami memahami LKPD tahun 2022 telah di audit namun dengan metode audit administratif, tapi saat ini Kompi Batubara mendorong dan mendukung BPK RI Sumut, melakukan audit investigatif guna pemeriksaan dengan tujuan tertentu, terkait realisasi anggaran dinas perpustakaan tahun 2022,"tandasnya.**

Share:

No comments:

Post a Comment

Artikel

Labels

Budaya (14) ekonomi (3) Kesehatan (13) Organisasi (145) Pemerintahan (88) Pendidikan (129) politik (72) Polri/TNI (6) sosial (106) Sumatera Utara (29)

Blog Archive