-->

Di Forum ILO, KSBSI Tegaskan Perubahan Iklim Adalah Isu Prioritas Buruh.


 JAKARTA - Perisainusantara.com |Maria Emeninta perwakilan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengatakan bahwa isu tentang Climate Change dan Just Transition menjadi salah satu isu yang sangat penting dan prioritas bagi KSBSI.

Hal itu dikatakan Maria saat menghadiri diskusi tentang perkembangan Program Kerja Layak Negara yang digelar Organisasi Perburuhan International atau International Labour Organization (ILO) di Jakarta, Senin (01/11/2022).   

"Beberapa hal yang ingin kami sampaiakan, dan menjadi sangat penting adalah soal isu UU Cipta Kerja dan turunannya. Kemudian perlindungan bagi pekerja rentan, disini ada platform workes, Migran dan Domestic workers." katanya.

"Kemudian, isu Climate Change dan Just Transition, kemudaian untuk penguatan di buruh sektor palm oil, di sawit. Lalu isu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), ada juga perlindungan buruh di sektor pengolahan hasil laut, lalu isu tentang sosial dialog, tentang Konvensi 190 sekaligus UU TPKS, isu tentang Labour Protection." jelasnya.

Maria menekankan bahwa, yang menjadi 5 prioritas dari isu yang tadi sudah disebutkan, maka UU Cipta Kerja, kemudian Climate Change dan Just Transition, lalu sosial dialog, dan Labour protection, serta jaminan sosial menjadi yang paling prioritas bagi KSBSI. 

Tentang apa prioritas yang harus dilakukan kedepannya, Maria mengatakan KSBSI akan melakukan advokasi kebijakan tentang semua isu tersebut, baik mendorong menjadi undang-undang seperti, K3, Just Transition, termasuk kelima isu itu semua, dan kemudian mempromosikan regulasi itu yang responsif gender, serta bagaimana penguatan sosial dialog untuk semua isu ini di semua level." ungkapnya.

Mendengarkan aspirasi dan prioritas dari serikat pekerja serikat buruh untuk penerapan DWCP ke depan. Serta mendiskusikan implementasi prioritas penerapan DWCP dari masing-masing Konfederasi. 

Sebelumnya, The Decent Work Country Program (DWCP) mempertimbangkan prioritas konstituen Tripartit—Pemerintah, organisasi pekerja dan pengusaha. DWCP juga sejalan dengan mandat inti Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) untuk memajukan peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia.

ILO menetapkan program Kerja Layak Negara (DWCP) untuk Indonesia 2020-2025. Dengan mempertimbangkan prioritas ketenagakerjaan nasional dan target pembangunan global, termasuk Making Indonesia 4.0, Roadmap Kebijakan Pembangunan Kejuruan di Indonesia 2017-2025 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030.

Berdasarkan serangkaian tinjauan dan konsultasi di antara para mitra tripartit, ditetapkan tiga prioritas sebagai berikut:

1. Dialog sosial yang efektif yang mempromosikan bisnis berkelanjutan dan kesejahteraan pekerja.

2. Penciptaan lapangan kerja dan lapangan kerja bagi kaum muda.

3. Meningkatkan perlindungan bagi kelompok pekerja yang rentan. 

(RED/HTS/MKJ)

Share:

No comments:

Post a Comment

Artikel

Labels

Budaya (16) ekonomi (3) Kesehatan (13) Organisasi (175) Pemerintahan (101) Pendidikan (136) politik (90) Polri/TNI (6) sosial (107) Sumatera Utara (29)

Blog Archive