-->

Bagaimana IKN Jika Anies Jadi Presiden RI

Bagaimana IKN Jika  Anies Jadi Presiden RI 

(Seri Politik Nasional) Oleh:Irwansyah Nasution


BATU BARA -SUMUT- Perisainusantara.com

Ngototnya presiden mencari capres yang diinginkannya satu diantara sebabnya adalah soal kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)yang dicanangkannya terancam tidak diteruskan oleh presiden berikutnya ,sehingga terlihat begitu gencarnya presiden mempromosikan dan menyakinkan publik dalam dan luar negeri bahwa IKN adalah prioritas pemerintah untuk memindahkan ibu kota baru Indonesia jaminan nya UU no.3 tahun 2022 tentang ibu kota negara.Jokowi ingin rekam jejaknya dalam memimpin Indonesia ditoreh melalui IKN sebagai warisan politik monumental .

Kehadiran Anies yang mencuat dalam.pencapresan dibaca sebagai antitesa Jokowi artinya jika Anies berkuasa maka program IKN akan dihentikan sebagai proyek mangkrak dan itu memalukan tentu dapat dibayangkan kehadiran Anies tak diinginkan Jokowi ,tapi benarkah Anies sebagai antitesa Jokowi ?.Dalam urusan IKN Anies dengan tegas memberi pandangannya usai pertemuan Surya 

Paloh dan Prabowo dua hari lalu di bulan Maret mengatakan "Kalau ini undang-undang, maka siapa pun harus melaksanakan undang-undang," dikutip dari kompas.com.

Anies cerdas membaca tabir kunjungan Surya Paloh ke Prabowo dengan melakukan  pasing statemen politik agar semua kekeruhan soal IKN semakin jernih sekaligus menyakinkan Jokowi yang meragukannya jika terpilih jadi presiden.Sikap Anies jelas akan meneruskan IKN sebagai sikap dukungan terbuka ini memang menguntungkan kedua belah pihak Jokowi dengan kekuasaan  masih ditangannya dapat membahayakan pertarungan Anies dipilpres meskipun dapat dukungan besar dari rakyat namun wilayah politik selalu memberi ketidak pastian.

Manuver dan bentuk gangguan lainnya coba diredam melalui safari Surya Polah yang piawai dalam membangun instrumen komunikasi politik keberbagai tokoh sentral politik dan pemerintahan sekaligus mencemaskan dan membuat tokoh partai lain tak bisa berbuat kecuali menonton dan menunggu game demi game perjudian diplomasi ala Surya Paloh.sementara Anies tetap berkeliling menyusuri kantong kantong pemilih diberbagai daerah sebuah kerjasama apik yang ditampilkan Surya Paloh dan partai pendukungnya dalam melewati ranjau politik yang penuh duri jika tidak berhati hati.

Dari dua langkah Anies dan Surya Paloh yang berbeda peran setelah pendeklarasian pencapresan dari masing masing partai koalisi perubahan terlihat mereka telah berhasil membangun keyakinan publik sekaligus menyakinkan presiden Jokowi walau sifatnya sementara setidaknya gangguan politik pihak kekuasaan mulai berkurang pada Anies dan semuanya terlihat dari mulusnya tahapan demi tahapan lobi lobi politik yang dilakukan SP dan Anies dalam safari nya keberbagai daerah belakangan ini tanpa ada halangan lagi.artinya kekuasaan sudah memberi sinyal melewati garis kekuasaan dalam pencapresan.meski masih banyak yang harus disempurnakan dalam menuju kemenangan.

Pandangan Anies tentang IKN sebenarnya bersifat  garis lurus yaitu mengikuti perundang undangan yang ada seorang pejabat saat disumpah yang pertama diucapkan ialah siap melaksanakan peraturan dan perundang undangan yang berlaku termasuk soal UU IKN itu,tidak ada keraguan siapapun presidennya kecuali ada alasan memaksa namun dalam keadaan normal IKN memang harus dijalankan sesuai rencana semula perpindahan Ibu kota.ke Kalimantan dengan tahapan tahapan yang direncanakan.

Bahasa continew and change sebagai penekanan Anies dalam menyusun program pemerintahan tidak bisa disebut antitesa ,semua program itu disusun berdasarkan data dan prioritas bukan sesuka hati karena menyangkut kepentingan umum semuanya dituangkan dalam sumpah dan janji pejabat negara meskipun ia terlahir dari pandangan politik yang berbeda disinilah watak kenegarawanan seseorang diperlukan agar tidak gagal paham dan berburuk sangka seperti yang disetir  sebuah hadis nabi Muhammad Saw" berhati hatilah dengan perbuatan buruk sangka karena ia se dusta dusta   omongan.".

Penulis pengamat sosial politik dan kebijakan publik LKPI

Share:

No comments:

Post a Comment

Artikel

Labels

Budaya (15) ekonomi (3) Kesehatan (13) Organisasi (155) Pemerintahan (94) Pendidikan (133) politik (86) Polri/TNI (6) sosial (106) Sumatera Utara (29)

Blog Archive