Organisasi Partai Politik dan Kekuasaa

ORGANISASI PARTAI POLITIK DAN KEKUASAAN.

(Seri Politik Nasional) Oleh :Irwansyah Nasution

BATU BARA -SUMUT-Perisainusantara.com

Untuk kesekian kalinya saya ditanya teman tentang hubungan partai politik dan kekuasaan,pertanyaan itu sepertinya biasa saja karena soal ber organisasi,  seperti yang dijalani para kawan kawan yang hobi berorganisasi kebanyakan.okp,ormas keagamaan bahkan sekelas LSM organisasi muda belia yang baru masuk ke  Indonesia tahun 80 han.Berbeda dengan organisasi partai  politik yang menurut undang undang dasar pasal 6A dibuat untuk melahirkan kepemimpinan nasional mengelola pemerintahan dan negara lewat pemilu demikianlah UUD 45 memberikan keistimewaan organisasi  partai politik .

Dalam kegiatan  berorganisasi pun partai politik mendapatkan dana pembiayaan sebesar jumlah kursi parlemen di DPRD maupun DPR pusat semakin besar kursi yang diperoleh semakin besar pulalah dana pembiayaan organisasi partai tersebut  dibiayai oleh negara melalui dana hibah menggerakkan pengkaderan organisasi partai  politik, tak ada alasan partai politik untuk tidak berbuat menghidupkan  pendidikan politik rakyat yang  apatis terhadap politik .

Namun sayangnya belakangan ini partai politik nyaris kehilangan spirit ideologi kepartaian terjebak dalam hal hal transaksional kebendaan bukan ide dan konsep bernegara  dalam memberikan pendidikan politik kewarganegaraan sebagai mana yang diinginkan penggagas awal pendiri negara dalam berpartai politik.ini merupakan kemunduran dalam berorganisasi politik terutama partai yang sedang memegang kekuasaan pemerintahan semestinya lah mulai memikirkan solusi kemunduran ini agar dapat mencapai grade kemajuan dalam berpartai ,dewasa dalam berpolitik tidak urakan

Terobosan partai politik melalui kaki tangannya di parlemen maupun kepala daerah sering kali terlihat tidak mendidik rakyat juga tidak mencerminkan kepatutan dan kepantasan , terkesan politik jalanan bahkan kampungan terutama mengambil keputusan politik ,publik dipertontonkan dengan kekerasan prilaku wakil rakyat bahkan kepala daerah yang kasar terhadap rakyat belum lagi tampilan hedonisme di publik secara berlebih lebihan dengan pasilitas hidup mewah kendaraan dinas rumah pribadi bahkan aksesoris yang melekat  pada dirinya sehingga kadang rakyat sulit membedakan wakil rakyat dengan pengusaha kaya raya  karena sama tampilannya, lucunya lagi suka gonta ganti partai alias kutu loncat tak punya idealisme kepartaian  di depan publik menimbulkan kebencian.

Hal ini cerminan kekacauan membangun dasar filosofis berpartai yang awalnya didasari dengan ide terbaik melayani rakyat malah terbalik melayani diri pribadi secara berlebihan,memang tidak lah salah jika para perwakilan rakyat itu menampilkan dirinya dengan fasilitas yang disediakan negara sebab merupakan kebutuhan dasar untuk memudahkan pelayanan namun tidak pula   menampilkan diri dengan kemewahan, namun otak kosong  naluri pandir hanya membebani rakyat dalam berprilaku hidup bak kalangan jetset.

Melihat kenyataan dan perkembangan oknum partai politik yang kebetulan duduk sebagai  penguasa seharusnya mulailah menyadari dan berbenah ulang serta menata kembali dan menghayati tujuan organisasi partai politik didirikan dan tujuan bernegara  harus berani berbenah untuk kebaikan rakyat bahwa kekurangan  yang telah terjadi bukanlah sebuah kebetulan karena memang tidak siap dalam menyiapkan diri sebagai pelayan rakyat.Perlu reason ulang dan kontemplasi terhadap apa yang telah diperbuat dalam memberikan pelayanan rakyat agar tidak di black list sebagai penghianat rakyat

Pemilihan umum tinggal satu tahun lagi ini kesempatan rakyat untuk mengevaluasi partai dan yang akan mencalonkan diri sebagai  pemimpin  eksekutif dan legeslatif  sekaligus ajang berbenah bagi organisasi partai politik  agar mereka tidak disebut ulang oleh rakyat sebagai penghianat bangsa yang bersembunyi di partai politik dan kekuasaan .

Pengamat sosial politik dan kebijakan publik LKPI.

Share: