Rapat Paripurna DPRD Batu Bara: Seluruh Fraksi Setujui KUA–PPAS APBD 2026, Penyertaan Modal BUMD Jadi Sorotan
Batu Bara — Perisainusantara.com
DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 sekaligus pengambilan keputusan dan penandatanganan persetujuan bersama, Kamis (27/11/2025) mulai pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Paripurna DPRD.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Batu Bara Safi’i, SH, dihadiri Wakil Ketua DPRD Rodial, Wakil Bupati Syafrizal, SE., M.AP, Plt. Sekretaris DPRD Adri Aulia Harahap, S.STP., M.Si, seluruh anggota DPRD, perwakilan OPD dan unsur Forkopimda.
Setelah melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir sebagai berikut;
Fraksi PDI Perjuangan
PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui KUA–PPAS APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Rancangan APBD.
Namun fraksi menolak penyertaan modal daerah sebesar Rp 23 miliar sebelum seluruh dasar hukum dipenuhi, termasuk penyesuaian badan hukum BUMD sesuai UU 23/2014, PP 54/2017, PP 12/2019, Permendagri 77/2020, dan Permendagri 14/2025. (Dibacakan oleh: Amirtan)
Fraksi Gerindra
Gerindra menilai proses pembahasan berjalan profesional dan sesuai ketentuan.
Fraksi menerima serta menyetujui Nota Kesepakatan KUA–PPAS 2026 untuk dilanjutkan menjadi Rancangan APBD. (Dibacakan oleh: Muhammad Ridwan)
Fraksi PKS
PKS menyatakan setuju terhadap KUA–PPAS RAPBD 2026 untuk dibahas menjadi Rancangan APBD, dengan perhatian khusus bahwa penyertaan modal kepada PT Pembangunan Bahtera Berjaya hanya dapat dilakukan setelah dasar hukum perda disesuaikan sesuai UU 23/2014, PP 54/2017, dan Permendagri 77/2020. (Dibacakan oleh: Suminah)
Fraksi PAN
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, PAN menyetujui KUA–PPAS sebagai Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026.
Fraksi menekankan agar pemerintah daerah merealisasikan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan menindaklanjuti rekomendasi Banggar untuk optimalisasi pelaksanaan program. (Dibacakan oleh: Syaiful Bahri)
Fraksi KPN
KPN menyetujui KUA–PPAS APBD 2026, dengan total pendapatan Rp 1.115.230.066.447 dan belanja Rp 1.091.317.781.975.
Terkait penyertaan modal Rp 23 miliar kepada PT Pembangunan Bahtera Berjaya, fraksi menegaskan hal tersebut harus sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta surat dan hasil rapat koordinasi dengan Kemendagri.
Fraksi juga meminta penyesuaian Perda BUMD, penyertaan modal, dan kelengkapan seluruh dokumen korporasi dan analisis bisnis.(Dibacakan oleh: Suriadi)
Fraksi KDRI
KDRI menekankan pentingnya peningkatan layanan dan kemudahan birokrasi pajak dan retribusi guna mendorong target PAD.
Fraksi meminta OPD memprioritaskan pokok-pokok pikiran DPRD terutama bidang infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pariwisata, dan sosial.
Terkait penyertaan modal BUMD, KDRI menyetujui dengan syarat adanya restrukturisasi kepengurusan serta perubahan badan hukum PT Pembangunan Bahtera Berjaya menjadi Perseroda/Perumda sesuai UU dan revisi Perda. Penggunaan anggaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan regulasi dilakukan. (Dibacakan oleh: H. Rohadi, SP., MH)
Melalui pandangan akhir seluruh fraksi, Rancangan KUA–PPAS APBD Tahun Anggaran 2026 resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi Rancangan APBD 2026, dengan catatan evaluatif terutama mengenai penyertaan modal daerah kepada BUMD yang wajib mengikuti ketentuan regulasi.
(Sumber: Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar