Teriakan Warga Tanjung Mulia: “Pak Presiden, Tolong Kami dari Cengkeraman Mafia Tanah!”
MEDAN – Perisainusantara.com
Ribuan warga dari Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan kembali turun ke jalan pada Rabu (9/7/2025), menyuarakan keresahan mereka atas ancaman eksekusi lahan seluas 17 hektare yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Meski pembacaan eksekusi gagal dilakukan, semangat masyarakat untuk mempertahankan tanah mereka tak surut.
Dalam orasi yang menggema di sekitar Simpang Jalan Aluminium I, tepat di samping SPBU Tanjung Mulia, warga meminta perhatian serius dari Presiden RI Prabowo Subianto, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, dan Wali Kota Medan Rico Waas. Mereka menuntut ketegasan negara dalam memberantas mafia tanah yang dinilai telah mencabik-cabik hak mereka sebagai warga negara.
“Kami ini sudah tinggal di sini lebih dari 100 tahun. Dari zaman nenek moyang kami sampai cucu kami sekarang, tanah ini telah kami kelola dan diami. Tapi sekarang kami terusik, diganggu oleh mafia tanah yang mengklaim lahan ini sebagai milik mereka. Kami tidak akan tinggal diam!” teriak salah satu perwakilan warga, Igun (53), penuh emosi.
Warga dari lingkungan 16, 17, dan 20 di Kelurahan Tanjung Mulia mengaku telah memiliki surat-surat kepemilikan tanah dan bangunan yang dikeluarkan sejak tahun 1982. Salah seorang warga bahkan dengan tegas menunjukkan dokumen itu kepada awak media.
“Ini surat milik orang tua saya. Resmi dan sah. Jangan pancing kami untuk bertindak! Kami punya bukti,” ujarnya geram, enggan disebutkan namanya.
Masyarakat mencurigai adanya praktik-praktik kotor dalam proses hukum yang sedang berjalan. Mereka menduga telah terjadi “sidang siluman” yang melibatkan mafia tanah dan oknum di lembaga peradilan, demi merebut paksa lahan yang dihuni lebih dari 5.000 kepala keluarga.
“Prosesnya tidak transparan, dan kami merasa seperti sedang diintai untuk dilengserkan dari tanah kelahiran kami sendiri,” lanjut Igun.
Aksi ini bukan yang pertama. Sebelumnya, unjuk rasa serupa sudah tiga kali digelar di titik yang sama. Warga tetap kukuh menolak eksekusi dan berjanji akan bertahan sampai titik darah penghabisan demi mempertahankan hak mereka.
Media juga mencatat adanya kejanggalan dalam proses klaim dan gugatan lahan yang dilakukan pihak tertentu. Dugaan kuat menyebut bahwa mafia tanah telah memanfaatkan celah hukum dan kelengahan warga untuk menguasai aset bernilai tinggi secara sistematis.
Dalam tuntutannya, masyarakat meminta negara melalui Presiden Prabowo, Gubernur Sumut, dan Wali Kota Medan untuk segera turun tangan. Mereka berharap negara hadir bukan hanya sebagai penonton, tetapi sebagai pelindung rakyat kecil yang tertindas.
“Kami butuh legalitas! Kami minta Presiden beri kami sertifikat tanah secara gratis, terutama bagi warga kurang mampu. Bantu kami bertahan di tanah kelahiran kami sendiri,” pinta mereka.
Suara rakyat Tanjung Mulia kini menggema, berharap didengar di Istana. Mereka tak meminta istimewa, hanya keadilan yang sudah terlalu lama ditangguhkan.
(boim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar