Ketua PWI Batu Bara Soroti Polemik Antarwartawan: Independensi dan Etika Pers Harus Dijaga
Batu Bara - Perisainusantara.com
Langkah pemerintah dalam mengefisiensikan anggaran diyakini berdampak langsung terhadap keberlangsungan kerja wartawan, terutama dalam situasi ekonomi media yang semakin menantang.
Lebih dari itu, pola baru yang mulai muncul di Kabupaten Batu Bara juga menjadi sorotan, di mana dugaan pelanggaran oleh instansi pemerintah kerap berujung pada friksi antarsesama wartawan, seolah-olah “wartawan melawan wartawan”.
Fenomena ini menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batu Bara, M. Amin. Dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Selasa (20/5/2025), ia menegaskan bahwa profesi wartawan sejatinya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan tanpa membedakan golongan.
“Wartawan itu adalah pilar keempat demokrasi. Kita mengawal transparansi, mengawasi kekuasaan, menyuarakan kepentingan rakyat, dan menyampaikan informasi yang membangun kesadaran publik,” jelasnya.
Amin juga mengingatkan kembali pentingnya Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengatur secara tegas soal kebebasan pers, hak dan tanggung jawab wartawan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers.
“Di dalamnya ada prinsip hak jawab, koreksi, dan hak bantah. Ini semua adalah mekanisme resmi yang bertujuan menjaga keadilan dan akurasi dalam pemberitaan,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pejabat publik yang merasa dirugikan oleh pemberitaan sebaiknya menempuh hak jawab atau hak bantah langsung kepada media yang memuat, bukan malah melayangkan klarifikasi ke media lain.
“Pers harus menyajikan informasi yang akurat dan adil, bebas dari unsur diskriminatif yang bisa memecah belah masyarakat,” tegasnya.
M. Amin mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga marwah profesi, menjunjung tinggi etika jurnalistik, dan tidak terjebak dalam konflik horizontal yang justru mencederai independensi wartawan itu sendiri, pungkasnya mengakhiri.
(wellas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar