Pemprov Sumut Genjot Pembentukan Koperasi Merah Putih, Targetkan Penguatan Ekonomi Desa
MEDAN – Perisainusantara.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memberikan komitmen penuh dalam mempercepat realisasi program nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni pembentukan Satuan Tugas (Satgas) KDMP di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
KDMP digagas sebagai upaya pemerintah pusat dalam membangun kekuatan ekonomi dari akar rumput, yakni desa dan kelurahan, yang diharapkan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, M. Armand Effendy Pohan, menyampaikan komitmen tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Senin (19/5/2025).
“Kami akan tancap gas untuk membentuk Satgas KDMP di seluruh daerah. Ini program strategis dan harus cepat diimplementasikan,” ujar Effendy optimis.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana besar, sekitar Rp300 triliun untuk mendukung program ini. Dengan suntikan dana tersebut, diharapkan akan terjadi peningkatan perputaran uang di tingkat desa/kelurahan, yang berpotensi mendongkrak ekonomi lokal di Sumut.
“Dengan dana sebesar ini, geliat ekonomi desa akan terasa nyata. Ini akan menjadi lompatan besar bagi pemerataan pembangunan ekonomi,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa suksesnya program ini sangat bergantung pada dukungan aktif dari pemerintah daerah. Ia mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran pendukung, termasuk dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Senada, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang kuat di desa-desa. Menurutnya, setelah pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan, kini saatnya memperkuat ekonomi akar rumput.
“Kita sudah punya cadangan beras 3,7 juta ton. Langkah selanjutnya adalah membangun sistem ekonomi pedesaan yang kokoh,” ujar Zulkifli.
Rakor tersebut juga diikuti oleh jajaran kementerian dan lembaga, kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Kepala BPS, Kepala Bappenas, Wakil Mendagri, hingga Deputi Kantor Staf Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar