Bupati Batu Bara dan DPRD Sumut Tinjau Kerusakan Bendung Sungai Dalu-Dalu
BATU BARA — Perisainusantara.com
Bupati Batu Bara, H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Yahdi Khoir serta Tim Staf Ahli Kementerian Pertanian RI, Ibu Ani dan Bapak Aris, turun langsung meninjau kondisi Bendung Sungai Dalu-Dalu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, pada Sabtu (13/12/2025).
Kunjungan lapangan ini dilakukan menyusul rusaknya bendung yang kini dinilai rawan menimbulkan erosi serius. Kerusakan tersebut berpotensi membahayakan keselamatan warga di sekitar sungai serta mengganggu aktivitas pertanian masyarakat yang selama ini mengandalkan pasokan air dari bendung tersebut.
Derasnya aliran air yang berasal dari Sungai Bah Bolon di Kabupaten Simalungun—yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara—menyebabkan debit air menuju Sungai Dalu-Dalu meningkat tajam. Kondisi ini memicu pengikisan tanah di sekitar bendung dan tanggul, sehingga struktur penahan sungai berada dalam kondisi kritis dan nyaris jebol.
Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran luas di tengah masyarakat, khususnya para petani yang mengelola lahan di sepanjang aliran sungai. Mereka mengkhawatirkan potensi banjir serta kerusakan lahan pertanian apabila tidak ada penanganan cepat dan menyeluruh.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah melakukan penanganan darurat dengan membersihkan material kayu yang menyumbat area bendung. Selain itu, cerucuk dari batang kelapa serta sandbag dipasang di sepanjang tanggul Sungai Dalu-Dalu guna menahan laju erosi dan mengurangi tekanan arus air.
Pemkab Batu Bara berharap pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat segera mengambil tindakan nyata untuk perbaikan permanen, mengingat kondisi tanggul saat ini dinilai sangat membahayakan dan berpotensi menimbulkan bencana.
Jika tanggul Sungai Dalu-Dalu sampai mengalami kebocoran atau jebol, dampaknya diperkirakan cukup besar. Sedikitnya lima wilayah akan terdampak, yakni Desa Sukaraja, Tanah Tinggi, Tanah Rendah, Sukaramai, serta Kelurahan Indrapura. Tak hanya itu, sekitar 1.500 hektare lahan pertanian terancam rusak, termasuk 500 hektare lahan hortikultura cabai dan sekitar 10 hektare tambak perikanan milik warga.
Anggota DPRD Sumatera Utara, Yahdi Khoir, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperjuangkan perbaikan infrastruktur pengairan yang menjadi tulang punggung sektor pertanian masyarakat.
Sementara itu, Tim Staf Ahli Kementerian Pertanian RI melakukan pendataan dan evaluasi teknis di lapangan sebagai dasar pertimbangan untuk tindak lanjut di tingkat pusat.
Peninjauan tersebut diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret demi menjaga sistem irigasi, melindungi masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara.
(wellas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar