Polsek Indrapura dan Labuhan Ruku Berganti Nama, Ini Penjelasan Polres Batu Bara
Batu Bara – Perisainusantara.com
Kepolisian Resor (Polres) Batu Bara, Polda Sumatera Utara, resmi melakukan perubahan nomenklatur terhadap dua Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukumnya sebagai bagian dari penyesuaian administrasi dan struktur kelembagaan.
Perubahan tersebut tertuang dalam surat resmi Nomor: B/176/IV/REN.4.1.3/2026 tertanggal 4 April 2026 yang ditujukan kepada Kapolsek Indrapura dan Kapolsek Labuhan Ruku.
Kapolres Batu Bara AKBP Doly Nelson H.H. Nainggolan, S.H., M.H., melalui Kasi Humas AKP P. Tamba, menjelaskan bahwa perubahan nama dua Polsek itu merupakan tindak lanjut dari kebijakan dan regulasi yang berlaku di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
Ia menyebutkan, perubahan nomenklatur tersebut mengacu pada sejumlah dasar hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1000/V/OTL.1.1.2/2023 tanggal 15 Mei 2023, serta Surat Kapolda Sumatera Utara Nomor: B/1970/III/OTL.1.1.3/2026 tanggal 17 Maret 2026.
Berdasarkan surat itu, Polsek Indrapura kini resmi berubah nama menjadi Polsek Air Putih, sementara Polsek Labuhan Ruku berganti menjadi Polsek Talawi.
Menurut AKP P. Tamba, perubahan nomenklatur ini dilakukan untuk menyesuaikan wilayah administrasi kepolisian dengan sistem pemerintahan serta pembagian wilayah yang berlaku saat ini.
“Perubahan ini merupakan bagian dari penyesuaian struktur dan administrasi kepolisian agar selaras dengan sistem pemerintahan yang ada,” jelasnya.
Sehubungan dengan perubahan tersebut, masing-masing Kapolsek diminta segera mengambil langkah-langkah penyesuaian, termasuk melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada unsur Muspika dan masyarakat, mengganti papan nama kantor, serta menyesuaikan seluruh administrasi dan persuratan dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
Polres Batu Bara berharap perubahan nama ini dapat mendukung peningkatan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat sekaligus memperkuat koordinasi di tingkat kewilayahan.
Selain itu, seluruh jajaran juga diimbau untuk menjalankan proses transisi ini dengan baik serta tetap menjaga komunikasi yang harmonis dengan masyarakat agar perubahan nomenklatur berjalan lancar dan dipahami publik.
(wellas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar