Warga Medan Deli Desak DPRD Kota Medan Rekomendasikan Revisi Pemilihan Kepling
Medan – Perisainusantara.com
Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara warga Kecamatan Medan Deli dengan DPRD Kota Medan menjadi ajang penyampaian aspirasi terkait polemik pengangkatan Kepala Lingkungan (Kepling) di Kelurahan Titi Papan, khususnya Lingkungan 13 dan 14. Warga menilai proses pengangkatan Kepling tidak sesuai prosedur dan menuntut agar dilakukan evaluasi ulang. RDP digelar pada Senin (28/4/2025) di gedung DPRD Kota Medan.
Perwakilan warga, M. Nur, menyampaikan bahwa pengangkatan Kepling tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 21 Tahun 2021, khususnya pada poin ke-13 yang menyebutkan bahwa minimal 30% masyarakat harus memberikan dukungan. Ia mendesak DPRD agar segera merekomendasikan revisi kepada Wali Kota Medan.
“Kami tidak menolak Kepling, tapi kami ingin pemilihannya dilakukan secara adil dan sesuai aturan. Jika dukungan masyarakat tidak terpenuhi, tentu harus dievaluasi ulang,” ujar M. Nur.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Medan dari Fraksi PSI, Rendhart, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti aduan tersebut. Ia menegaskan bahwa verifikasi akan dilakukan guna memastikan apakah keluhan itu mencerminkan aspirasi mayoritas warga atau hanya segelintir pihak yang keberatan.
“Kami akan lihat langsung ke lapangan. Jangan sampai persoalan Kepling malah melebar dan jadi isu yang tidak sehat. Kita juga tidak ingin terjebak dalam tudingan soal 'dinasti Kepling',” ujar Rendhart.
Sementara itu, Camat Medan Deli, Indra, menyatakan bahwa proses pengangkatan Kepling telah dilaksanakan sesuai arahan dan ketentuan Perwal. Ia mempertanyakan mengapa baru sekarang muncul keberatan, padahal Kepling yang bersangkutan sudah menjabat selama tiga tahun.
“Kalau memang tidak puas, kenapa baru sekarang disuarakan? Selama menjabat tak ada laporan. Kami hanya menjalankan aturan,” tegas Indra.
Meski demikian, warga berharap proses ini tak berhenti di forum RDP, melainkan benar-benar ditindaklanjuti agar kepercayaan publik terhadap pemerintah di tingkat lingkungan bisa kembali pulih.
(boim)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar