BUMDes Makmur Jaya Lubuk Cuik Disorot, Modal Rp 80 Juta Habis, Tinggalkan Utang Rp 42 Juta, 3 Tahun Tidak Buat Laporan
Kondisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Makmur Jaya Desa Lubuk Cuik, Kecamatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, menjadi sorotan masyarakat.
Dalam musyawarah yang digelar di kantor desa, Selasa (2/6/2026), terungkap sejumlah persoalan terkait pengelolaan usaha dan pertanggungjawaban keuangan BUMDes tersebut.
Warga mempertanyakan kinerja Ketua BUMDes yang dinilai buruk dan tidak bertanggung jawab, hal ini terbukti Ketua Bumdes tidak mampu menunjukkan laporan pertanggungjawaban selama tiga tahun masa kepengurusan.
Selain itu, unit usaha penyewaan sound system dan karaoke yang dijalankan selama periode tersebut disebut tidak memberikan keuntungan bagi BUMDes.
Permasalahan lain yang mencuat adalah penggunaan penyertaan modal sebesar Rp 80 juta yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025 untuk program budidaya cabai. Dana tersebut disebut telah habis digunakan, namun hingga kini belum ada penjelasan laporan secara rinci
Tak hanya itu, BUMDes Makmur Jaya juga diketahui masih memiliki kewajiban pembayaran sebesar Rp 42 juta kepada pemasok pupuk dan obat-obatan pertanian.
Ketua BUMDes, Iswahyudi, dalam forum musyawarah mengaku belum berhasil menghadirkan bendahara BUMDes yang sebelumnya diminta untuk memberikan klarifikasi terkait pengelolaan keuangan.
"Saya sudah menyampaikan surat panggilan dan berupaya mencari informasi keberadaannya, namun yang bersangkutan belum dapat dihubungi," ujarnya.
Musyawarah tersebut merupakan pertemuan keempat yang difasilitasi oleh Sekretaris Camat Lima Puluh Pesisir, Ahmad Jais. Hadir dalam kegiatan itu Penjabat Kepala Desa Lubuk Cuik beserta perangkat desa, pengurus BUMDes, anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Suryadi, SH, serta puluhan warga yang menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan terkait pengelolaan aset desa.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa laporan pertanggungjawaban BUMDes baru disusun pada Feb 2025. Namun laporan tersebut belum diterima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) karena dinilai belum memenuhi standar akuntabilitas.
Saat ini, pengurus BUMDes dikabarkan tengah melakukan perbaikan laporan sebelum kembali menyerahkannya kepada Dinas PMD untuk dilakukan evaluasi.
Selain persoalan modal usaha, masyarakat turut mempertanyakan pengelolaan dan hasil pemanfaatan aset desa berupa perangkat musik keyboard yang hingga kini dinilai belum pernah dipaparkan secara terbuka kepada warga, dan terbukti tidak ada buat laporan selama 3 tahun dia menjabat, kok bisa pula gitu ... ada ... apa... perangkat Desa dan Dinas PMD, kata Andi dengan nada kecewa.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Ahmad Jais meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil audit yang akan dilakukan oleh Inspektorat maupun auditor independen.
Menurutnya, hasil audit nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan langkah lanjutan. Apabila ditemukan adanya kerugian keuangan negara, maka akan ditempuh upaya persuasif terlebih dahulu agar kerugian tersebut dikembalikan oleh pihak yang bertanggung jawab.
Namun apabila tidak ada pengembalian, maka penyelesaian melalui jalur hukum dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita menunggu hasil audit dari Inspektorat maupun auditor independen. Jika nantinya ditemukan kerugian negara, akan dilakukan upaya pengembalian terlebih dahulu. Apabila tidak dipenuhi, maka dapat ditempuh langkah hukum," tegas Ahmad Jais.
(wellas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar