Kalamsu Apresiasi Kebijakan Mendes Terkait Evaluasi dan Kontrak TPP di Sumut
MEDAN – Perisainusantara.com
Ketua Umum Koalisi Aliansi Lembaga Sumatera Utara (Kalamsu), Dannil Sitorus, menyatakan dukungan terhadap kebijakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) yang melakukan evaluasi serta perpanjangan kontrak Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di wilayah Provinsi Sumatera Utara.
Menurut Dannil, kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan prinsip tata kelola anggaran negara yang akuntabel. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut merujuk pada Surat Keputusan Kepala BPSDM Kemendes PDTT Nomor 733 yang diberlakukan khusus untuk Sumatera Utara, dengan tujuan meningkatkan kualitas serta kinerja pendamping desa.
Dannil menegaskan bahwa evaluasi terhadap TPP telah disampaikan oleh Menteri Desa sejak jauh hari, sehingga proses tersebut tidak semestinya dipersepsikan sebagai kepentingan politik kelompok tertentu.
“Penilaian kinerja merupakan hal yang wajar dalam sebuah sistem kerja, terlebih lagi menyangkut penggunaan anggaran negara. Evaluasi ini dilakukan untuk perbaikan sistem dan peningkatan kualitas pendamping desa,” ujarnya, Kamis (8/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa evaluasi dan verifikasi perpanjangan kontrak dilakukan dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Oleh sebab itu, munculnya kritik dan sorotan dari berbagai pihak dinilainya sebagai hal yang lumrah, terutama dari tenaga pendamping yang tidak lagi diperpanjang masa kontraknya.
Sebagai aktivis pemuda Nahdlatul Ulama, Dannil juga mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan tersebut secara cerdas dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang berkembang di media. Menurutnya, dinamika kritik terhadap kebijakan Kemendes merupakan fenomena rutin yang hampir selalu terjadi setiap tahun.
“Evaluasi perpanjangan kontrak TPP adalah instrumen penting untuk mengukur kinerja, integritas, dan kompetensi tenaga pendamping secara terbuka dan terukur. Isu negatif yang beredar saat ini lebih banyak dipicu oleh kekecewaan pihak tertentu,” tegasnya.
Dannil berharap masyarakat Sumatera Utara dapat memberikan dukungan terhadap langkah Kemendes PDT dalam meningkatkan standar kualitas pendamping desa yang profesional, berintegritas, dan berkapasitas, sehingga program pembangunan serta pemberdayaan desa dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
(red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar