Batu Bara punya banyak uang, Apa iya?....
BATU BARA - Perisainusantara.com
Kira-kira publik tahu gak yah, Pemkab Batu Bara punya duit 139 M?. Ya Benar 139 M, tepatnya Rp. 139.033.296.318,- saldo akhir investasi jangka panjang permanen yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara.
Dari angka itu, 15,34% yaitu Rp. 21.337.010.937,- adalah saldo investasi jangka panjang Kab. Batu Bara yang ditempatkan di Bank Sumut yaitu setara 0,16%. Tahun 2023 dan 2024, Batu Bara tidak ada melakukan penambahan penyertaan modal dikarenakan "ketatnya" keuangan pada periode itu.
Tak dilaporkan secara pasti dan baik, berapa penerimaan Pemkab. Batu Bara dari dividen penempatan modal di Bank Sumut, yang ada hanyalah laporan peningkatan pendapatan jasa giro yang naik 214,08% pada 2024 dari penerimaan 2023 yaitu menjadi Rp. 1.070.384.101,-.
Hal ini dapat difahami dan berindikasi bahwa pada periode 2024 banyak realisasi anggaran yang terlambat atau terpending sampai dengan akhir tahun sehingga meningkatkan pendapatan bunga atau jasa giro dari dana yang mengendap di Bank rekanan operasional finansial Kab. Batu Bara yaitu Bank Sumut, BNI dan Bank Indonesia. 91,81% sumbangan jasa giro itu berasal dari Bank Sumut sebagai Bank anak kandung.
Selanjutnya, Rp. 19.829.094.305,- berada di PT. Pembangunan Batra Berjaya yang berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk tahun buku 2024 berkinerja "nihil".
Angka investasi itu setara 14,26% dari nilai investasi permanen Kab. Batu Bara yang kini ujudnya tinggal beberapa pintu ruko dan properti rumah-rumah hantu di jalinsum Batu Bara. Konon kabarnya, Badan Usaha Kebanggaan Batu Bara, tahun 2026 ini akan mendapatkan tambahan penyertaan 23 M untuk menghidupkan bangkai perseroan daerah ini.
Satu badan usaha lainnya yang dimiliki Kab. Batu Bara yaitu PDAM Tirta Tanjung, yang sampai saat ini sudah menampung dan menghabiskan Rp. 97.867.191.076,-.
Ada kinerja positif yang ditunjukkan PDAM Tirta Tanjung dari 2022 sd. 2024 dengan terus bisa menekan dan memperbaiki neraca kerugian dari Rp. 3.830.956.508,- pada 2022, menjadi Rp. Rp. 1.153.733.780,- pada 2023 dan akhirnya menjadi Rp. 796.923.819,-.
Namun sayang, kinerja dan trend baik ini harus berakhir dengan pergantian Direktur PDAM yang baru pada 2025 lalu.
Publik dan pemerhati perlu mengingat bahwa angka 139 Milyar itu adalah Modal dalam neraca keuangan yang menunjukkan ekuitas pemilik atau kekayaan bersih perusahaan yang tersisa setelah total aset dikurangi total kewajiban, yang tercantum di sisi pasiva.
Ekuitas dimaksud berarti nilai kekayaan atau aset daerah namun dalam hal ini "hanyalah angka semata" tanpa kontribusi laba atau dividen. Pada 2026 ini, ditengah ketatnya keuangan negara dan buruknya ekonomi lokal maupun global, Kepala Daerah harusnya menahan diri melakukan tindakan-tindakan korporasi pada BUMD nya tanpa satu "business plan" yang matang dan mitigasi resiko yang "low risk".
Penyertaan modal yang dijalankan tanpa rencana bisnis yang tidak komprehensif dan manajerial yang tidak memadai akan mengulang kembali pola-pola penyertaan modal yang berakhir "menguap" pada rezim saat ini.
Masyarakat melihat dan menilai, berharap Kepala Daerah menjadi arif, mengingat bahwa hutang pemerintah rezim sebelumnya juga belum terselesaikan, kini malahan kita akan disuguhkan dengan penggunaan uang negara yang ugal-ugalan dengan tabir badan usaha daerah yang abal-abal secara pengelolaan.
Penulis,
Danil Fahmi, SH. BBP.
Advokat, Tax Consultant, Penggiat Lingkungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar